Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kronologi Bentrok Warga dan Mahasiswa Papua Versi Walikota Malang

Kronologi Bentrok Warga dan Mahasiswa Papua Versi Walikota Malang Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wali Kota Malang Sutiaji menjelaskan kronologi  bentrokan yang terjadi pada Kamis (15/8) antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua, di kawasan Rajabali, Kota Malang, Jawa Timur.

Baca Juga: Risma Beberkan Bukti Tak Ada Orang Papua Alami Diskriminasi di Surabaya

Sutiaji mengatakan para mahasiswa asal Papua tersebut tengah melakukan perjalanan dari Stadion Gajayana menuju Balai Kota Malang.

Para mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tersebut akan melakukan aksi damai di Balai Kota Malang, mengecam penandatanganan New York Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Belanda pada 15 Agustus 1962.

"Sekitar pukul 08.55 WIB, para mahasiswa itu tiba di simpang empat Rajabali dan bertemu sekelompok warga Kota Malang. Kemudian terjadi perselisihan atau adu mulut," kata Sutiaji, di Kota Malang, Senin malam.

Sutiaji menjelaskan, akibat perselisihan tersebut terjadi keributan antara kedua kelompok yang berujung bentrokan. Kejadian tersebut, juga membuat masyarakat yang tinggal di dekat kawasan Rajabali keluar dan menyaksikan bentrokan hingga terlibat di dalamnya.

Bentrokan antara kedua kelompok tersebut semakin memanas. Puncaknya, kurang lebih pada pukul 09.20 WIB, kedua kelompok saling melempar batu, sehingga membahayakan para pengendara kendaraan bermotor yang melintas.

"Pada saat saling lempar batu itu, dilerai oleh pihak kepolisian, dan seketika bisa berhenti," ujar Sutiaji.

Atas kejadian tersebut, Sutiaji atas nama Pemerintah Kota Malang menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sutiaji juga telah bertemu dengan warga yang terlibat bentrokan dengan mahasiswa asal Papua tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Sutiaji menegaskan kepada warga bahwa semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Dalam menyampaikan pendapat, sesungguhnya bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan selama mentaati aturan yang berlaku.

Pemerintah Kota Malang juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk memulangkan para mahasiswa asal Papua yang tengah belajar di Kota Malang, pasca terjadinya bentrokan.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: