Soal Dugaan Korupsi PT KBN, KBNU Jakut Kirim Berkas Tambahan ke KPK

Lanjutnya, ia berharap, KPK menindaklanjuti laporannya. Sebab, apa yang dilaporkan KBNU Jakarta Utara ke KPK dapat menjadi pintu masuk bagi KPK mengusut tuntas dugaan korupsi di perusahaan plat merah tersebut.

"Kalau BUMN bobrok gimana. Kalau kita investigasi kayak KPK ya kita enggak punya alat seperti KPK," tandasnya. 

Sementara itu, Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo meminta, kinerja Direktur Utama PT. KBN, kinerja Sattar Taba perlu segera dievaluasi. Disebutkan Karyono, selama kepemimpinan Sattar Taba, sudah banyak temuan kasus yang diduga ada unsur penyimpangan. Sejumlah kasus dugaan penyimpangan sudah  dilaporkan ke KPK, seperti beberapa temuan KBNU Jakarta Utara yang dilaporkan ke KPK.

"Semua temuan tersebut perlu ditindaklanjuti baik oleh KPK maupun kementerian BUMN. Jika benar temuan tersebut terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur korupsi, maka sudah selayaknya Menteri BUMN Erick Thohir mempertimbangkan untuk memecat posisi Sattar Taba dari posisi Direktur Utama PT. KBN. Hal ini, kata dia, sangat penting untuk membangun performa BUMN yang sehat, kuat dan bebas dari korupsi sebagai bagian dari paradigma Menteri BUMN yang baru," tandasnya.