Jangan-Jangan Jiwasraya Bobrok di Era Jokowi?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menaruh curiga soal defisit keuangan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bermula di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia  menyanggah bahwa Jiwasraya bermasalah pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengaku aneh lantaran laporan keuangan pada tahun 2017, Jiwasraya memperoleh keuntungan yang cukup signifikan.

"Data menunjukkan bahwa sejak 2009 Jiwasraya sudah peroleh laba, bahkan laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017 untung lebih Rp 2 trilyun, tahun 2019 kok langsung defisit sekitar Rp 32 trilyun?" tulisnya dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (18/12/2019).

Baca Juga: Gara-Gara Jiwasraya, Pak Jokowi Diomelin Demokrat: Kemarin Ngapain Aja?

Baca Juga: Dear Swasta, Pak Jokowi Mau Bagi-Bagi Proyek Pembangunan Ibu Kota Nih!

Lanjutnya, ia juga curiga masalah di Jiwasraya terjadi saat pemerintahan Jokowi, tepatnya di tahun 2018-2019.

"Artinya masalah terjadi di 2018/2019 atau ada rekayasa keuangan pada tahun 2016/2017. Semoga jelas," ucap dia.

Namun, terkait masalah di Jiwasraya pada tahun 2005-2006, ia menjelaskan hal itu merupakan imbas dari krisis tahun 1998 yang sudah terselesaikan.

"Tahun 2005/2006 Jiwasraya betul hadapi masalah dampak krisis 1998, kalau tidak salah sekitar Rp 6 trilyun, kebetulan ikut menangani dan semua bisa diselesaikan dengan baik dan semua selesai 2009 - semua lunas," kata dia.

Selain itu, ia meluruskan pernyataan yang beredar bahwa Jiwasraya bermasalah sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sekedar meluruskan: Pemerintahan SBY menerima masalah Jiwasraya dari dampak krisis 98 dengan utang sekitar Rp 6 triliun dan semua selesai oleh Jiwasraya tahun 2009. Sejak itu memperoleh laba sampai 2017. Masalah muncul 2018 dan 2019 dan saat ini defisit lebih Rp 30 triliun. Semoga jelas," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Negara menyebut permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun silam. Kemudian, ia mengaku permasalahan gagal bayar ini tengah dicari solusinya, termasuk ranah hukum.

"Sudah ada (solusi), masih dalam proses semua. Tapi berkaitan dengan hukum, ranahnya sudah masuk ke kriminal, sudah masuk ke ranah hukum," kata Jokowi.