Karena itu, pihaknya akan segera menggelar rapat gabungan (Ragab) antara Komisi VI DPR RI dan Komisi XI DPR RI. Menurut dia, hal tersebut penting lantaran DPR melihat kasus ini tak hanya menjadi persoalan BUMN semata, melainkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang harus dipertanyakan.
"Kedua, kemungkinan kami membentuk panitia khusus atau Pansus. Ini untuk menggali kebenaran-kebenaran fakta-fakta yang terjadi dalam kasus Jiwasraya. Kemudian kami akan mengawal Pansus," tegasnya.
Tambah dia, "Yang paling penting kami men-support langkah Kementerian BUMN yang akan akan holdingisasi, meski itu juga kemungkinan akan jadi masalah. Sekarang Jiwasraya sakit, kalau diholding, kemudian perusahaan asuransi yang sehat bisa jadi sakit," tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil