Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang dengan mantan Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) disela serah terima jabatan di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Erick Thohir secara resmi menggantikan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN. | Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Ketua PB HMI, Romadhon Jasn menilai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat pekerjaan rumah yang cukup berat.
Diketahui, perusahaan plat merah yang baru-baru ini terungkap adalah perusahaan asuransi Asabri yang dikabarkan merugi Rp10 triliun. Bahkah, sebelumnya PT Asuransi Jiwasraya menjadi salah satu borok bagi perusahaan negara. BUMN asuransi tersebut dinyatakan tidak mampu membayar klaim nasabah sebesar Rp13,7 triliun.
"Hutang BUMN juga terus naik. Ada pula beberapa masalah baru yang bermunculan di perusahaan plat merah itu, belum selesai kasus Jiwasraya, muncul baru kasus korupsi PT Asabri yang angkanya lebih fantastis mencapai diatas 10 triliun," ujanya kepada wartawan, Sabtu (11/1/2020).
Baca Juga: Edan! Borok BUMN Makin Kebongkar, Dipo Alam: Dimana Hebatnya Rini Soemarno?
Baca Juga: Bikin Rugi, Jiwasraya Beli Saham 'Lapis Kedua' BUMN
Lanjutnya, seakan tidak ada habisnya masalah di perusaah BUMN tersebut, akan menjadi catatan bagi Menteri BUMN, Erick Thohir untuk terus bersih-bersih.
"Mencuatnya kasus penyelundupan Harley Davidson dan Bromton oleh petinggi PT Garuda Indonesia, yang di selundupkan lewat pesawat Garuda yang baru di beli, poles memoles laporan keuangan. Belum selesai sampai disitu, muncul kasus baru yang berentetan," ucapnya.
Lebih lanjut, tak melulu salah Erick Thohir. Menurutnya, apa yang muncul belakangan ini adalah masalah lama. Hanya kebetulan saja mencuat saat Erick menjadi menteri.
"Ini ada apa di BUMN, jika semua dibuka dan borok mulai ketahuan, ini menandakan warisan menteri sebelumnya memang banyak bermasalah dari CGC (Good Corporate Governance)," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan sebagai solusi jangka pendek, Kementerian BUMN perlu menunjuk kantor akuntan publik (KAP) sementara. Sambungnya, tugas akuntan publik tersebut untuk mengaudit seluruh keuangan perusahaan BUMN.
"Karena rata-rata laporan keuangan perusahaan BUMN bermasalah dari polesan KAP, agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan seluruh KAP," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
