Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Kontroversi pemecatan Direktur Utama TVRI Helmy Yahya terus berlanjut. Meski seleksi pengganti Helmy Yahya telah berlangsung yang menyisakan 16 nama, pihak Istana disebut tidak mengapresiasi langkah Dewan Pengawas memecat Helmy Yahya.
Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan menjelaskan, sikap Istana terungkap ketika sembilan fraksi dari Komisi 1 rapat dengan Menteri Sekretaris Negara. Ketidaksukaan Istana terhadap langkah pemecatan karena terjadi atas dasar pertikaian, bukan kinerja.
"Mensesneg dalam rapat dengan sembilan fraksi Komisi 1 menyatakan, RI 1 (Jokowi) tidak happy dengan pemecatan terhadap Dirut TVRI karena isunya bukan performa, tapi isunya adalah pertikaian Dewan Pengawas vs Dirut," ujar Farhan, Senin (24/2/2020).
Baca Juga: Anies Capres 2024, PDIP Teriak: Urus Jakarta Aja Gak Bener, Contoh Pak Jokowi Dong
Farhan memastikan, kontroversi pemecatan Helmy Yahya dari posisi Dirut akan terjawab oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "BPK sudah selesai melakukan audit kinerja TVRI 2017-2019, dari situ akan ketahuan apakah memang pemecatan Dirut TVRI punya dasar yang kuat," katanya.
Lanjut Farhan, tindakan dewan pengawas merupakan langkah sepihak tanpa koordinasi dengan DPR RI yang melanggar etika politik. "Sikap Dewan Pengawas yang jalan terus melakukan pemecatan Dirut dan perekrutan Dirut baru dinilai mengabaikan proses politik dengan DPR RI," tambahnya.
Dari laporan terakhir, BPK siap mengekspose audit kinerja TVRI untuk menjawab kejanggalan pemecatan Helmy Yahya. "BPK menyatakan sudah siap menyampaikan laporan audit kinerja TVRI 2017-2019. Tergantung kesiapan Komisi 1 untuk mengumumkannya," tegasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
