Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (duduk tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (duduk kanan), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (duduk kiri), serta jajaran eselon Kementerian Keuangan lainnya, menunjukkan bukti penerimaan elektronik usai penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak 2019, di Kantor Pusat Dirjen Pajak di Jakarta, Selasa (10/3/2020). | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
MA memutuskan untuk membatalkan Peraturan (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen bagi peserta bukan penerima upah.
Pembatalan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas gugatan uji materi terhadap Perpres No.75 yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).
Baca Juga: Bidik 23,2 Juta Peserta Baru, BPJamsostek Sasar Pekerja BPU
Dalam pertimbangan putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah sebenarnya sudah merumuskan aturan tersebut dengan cermat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
