Partai Demokrat dan PKS Minta RUU Omnibus Law Ditunda, tapi Bukan Dicabut

Setelah keluarnya kebijakan tentang keuangan dan krisis keuangan, kata dia, urgensi Omnibus Law tidak menjadi prioritas. Berdasarkan tiga catatan itu, pihaknya keberatan RUU Ciptaker dan meminta penundaan hingga Presiden mengumumkan bahwa pandemi COVID-19 berakhir.

Dalam Raker tersebut dipimpin Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas didampingi Wakil Ketua Baleg Willy Aditya dan dihadiri sembilan anggota Baleg secara fisik dan 34 orang secara virtual. Hadir secara fisik dalam raker tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yassona H. Laoly, dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah.