Bertahan Hidup, UMKM Butuh Kehadiran Pemerintah

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak sektor perekonomian terpukul. Termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai kelompok usaha yang paling banyak jumlahnya. Saat ini, Indonesia didominasi oleh sekitar 58 juta pelaku bisnis UMKM, atau mencapai 98 persen dari total unit usaha yang ada.

"Untuk bisa bertahan hidup, UMKM membutuhkan kehadiran dan dukungan pemerintah melalui stimulus kebijakan perekonomian yang berpihak pada mereka. Di tengah lompatan kemajuan zaman, maka bantuan pemerintah dalam mewujudkan literasi teknologi bagi pelaku UMKM adalah suatu keniscayaan. Misalnya di masa pandemi, di mana interaksi penjual dan pembeli dibatasi secara fisik, diperlukan pemanfaatan teknologi yang bisa menjadi solusi," ujar Bamsoet dalam Acara Bincang-Bincang Santai Virtual bersama Aa Gym di Bogor, Sabtu (20/6/2020).

Acara Bincang-bincang santai ini akan ditayangkan di iNews TV pada hari Sabtu, 27 Juni Pukul 20.15 pekan depan.

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, pada 3 Juni 2020 Pemerintah telah mengumumkan kenaikan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp405,1 triliun menjadi Rp677,2 triliun. Atau naik sebesar 67 persen. Dari anggaran tersebut akan diperuntukkan bagi pelaku UMKM sebesar Rp123,46 triliun.

Baca Juga: Asosiasi: Skema Penanggulangan Ekonomi Nasional Dampak Pandemi Abaikan UMKM dan Koperasi

"Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp10 miliar. Serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menekankan alokasi kenaikan anggaran tersebut harus tepat sasaran. Sehingga, dapat memberi output yang optimal dan dampak yang efektif sebagai bagian dari solusi mengatasi persoalan pandemi.