Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Di sisi lain, dia melanjutkan, setiap ingin menelurkan kebijakan, terutama saat rapat terbatas, presiden selalu melibatkan lembaga seperti BPKP, BPK, KPK, hingga Kejaksaan Agung untuk meyakinkan jajarannya dalam proses penganggaran betul-betul sesuai kaidah hukum.
"Mereka sudah kawal dari awal. Bareskrim ikut turun, Jampidsus turun sekarang ada setiap keputusan ada empat sampai lima institusi melototin kita, dari kepolisian, kejaksaan, BPKP, LKPP, KPP diaudit BPK, ditanya DPR, menurut saya bagus aja, cara kita bekerja diawasi saja namun menimbulkan persoalan kehati-hatian yang selalu jadi trade off," tutur dia.
Hingga saat ini, Sri menyatakan, anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 baru dicairkan 4,68 persen dari alokasi anggaran yang mencapai Rp85,77 triliun. Kondisi ini yang juga membuat Presiden Jokowi jengkel karena mengetahui lambatnya belanja anggaran K/L untuk tangani krisis Covid-19.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
