Kredit Foto: Istimewa
Selain soal mark up, Kemenhan juga disorot BPK lantaran menjadi satu dari lima lembaga yang masuk temuan BPK atas penggunaan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN. Hal tersebut disampaikan ketua BPK Agung Firman Sampurna, Selasa (21/7/2020). Total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp71,78 miliar.
Menurut Agung, hal itu tentu tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana jika ditemukan kerugian negara. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Sebab, belum ditemukan penyalahgunaan dari uang negara yang masuk ke rekening pribadi tersebut.
Menanggapi hal itu, Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan penjelasan. Kata dia, temuan tersebut terkait dengan kegiatan atase-atase pertahanan di seluruh dunia saat melaksanakan tugas di luar negeri di mana membutuhkan pengiriman dana kegiatan yang segera dan cepat.
"Sejatinya proses izin pembukaan rekening sudah disampaikan kepada Kemenkeu karena proses kegiatan harus segera dan cepat untuk kegiatan para atase pertahanan di LN maka secara administrasi terjadi hal tersebut di atas untuk kegiatan 2019," kata Dahnil.
Dahnil menyebut penjelasan itu sudah disampaikan secara lengkap oleh Kemenhan kepada auditor BPK. "Karena sudah terang dan jelas tersebutlah makanya 2019 ini Kementerian Pertahanan memperoleh opini WTP," ungkapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
