Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Negerinya Terus Disanksi, Gak Nyangka Ramalan Iran Ini Tepat di Masa Pemerintahan Biden

Negerinya Terus Disanksi, Gak Nyangka Ramalan Iran Ini Tepat di Masa Pemerintahan Biden Kredit Foto: Antara/REUTERS/Joshua Roberts
Warta Ekonomi, Teheran -

Iran merupakan negara yang banyak menerima sanksi ekonomi dari Amerika Serikat (AS) saat pemerintahan Donald Trump. Namun di masa Joe Biden berkuasa, Presiden Iran Hassan Rouhani yakin, sanksi itu akan dicabut.

“Saya tidak memiliki keraguan perlawanan rakyat Iran selama tiga tahun akan dapat membujuk pemerintahan Amerika di masa depan kembali ke komitmen (nuklir) dan sanksi-sanksi akan dicabut,” kata Rouhani, kemarin.

Baca Juga: Tuduh Rezim Zionis Bunuh Ilmuwan Nuklir, Rouhani: Perang di Akhir Pemerintah Trump

Pada 2018, pemerintahan Trump mengeluarkan AS dari kesepakatan nuklir yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Lalu, ia memberlakukan sanksi pada sektor minyak dan finansial Iran.

Biden sudah mengungkapkan, AS mungkin akan bergabung kembali ke perjanjian yang disepakati dengan lima kekuatan dunia lainnya itu. Selain AS, ada China, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia.

Namun Rouhani sepertinya tak bisa buru-buru senang. Sebab, Biden bakal tetap menggunakan “senjata” sanksi untuk mencapai kepentingan dalam kebijakan luar negerinya. Seorang sumber yang dekat dengan tim transisi Biden mengatakan, Presiden ke-46 itu masih menjadikan sanksi sebagai instrumen utama kekuatan AS, namun landasannya tidak lagi dengan gaya “America First”. 

“Ini tidak akan menjadi kemunduran. Akan ada penyesuaian dan ukuran yang jelas,” kata sumber tersebut, dilansir Reuters.

Sumber itu mengatakan, segera setelah dilantik pada 20 Januari 2021, Biden diperkirakan akan mengkaji ulang pendekatan Trump dalam pemberian sanksi. Terlebih terhadap Iran dan China, dua negara yang banyak menerima sanksi AS.

Pada masa Trump, AS kerap memberlakukan sanksi ekonomi dengan kecepatan tinggi, yang seringkali sepihak. Sejauh ini, Trump menyetujui setidaknya 3.800 sanksi. Dibandingkan 2.350 sanksi pada masa Presiden Barack Obama.

Hagar Hajjar Chemali, yang menjabat sebagai petugas sanksi di masa Obama menjelaskan, sanksi bukan senjata andalan. Kebijakan itu perlu ditempatkan sebagai bagian strategi yang lebih luas. “Inilah yang sering kurang dalam pemerintahan Trump,” ujarnya.

Lembaga Center for a New American menyebut, Washington DC bisa saja memberlakukan penghapusan sanksi. Terutama terhadap pihak-pihak yang menurut mereka mau mengubah perilaku.

Sebelumnya Rouhani mengatakan, Iran senang dengan berakhirnya pemerintahan Trump. Tetapi tak terlalu menyambut pemerintahan Biden. “Kami tidak terlalu senang dengan kedatangan Biden, tapi kami sangat senang dengan kepergian Trump,” tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: