Biaya Logistik Mahal Jadi Kendala UMKM Bersaing di Pasar Domestik

Demi menjaga usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemenkop-UKM memiliki beberapa program seperti pelatihan digitalisasi UMKM, penyediaan akses permodalan yang murah, hingga dukungan pemasaran yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan fasilitas ini, diharapkan pelaku UMKM bisa terlepas dari jerat persoalan yang dialami sehingga nantinya bisa naik kelas secara bertahap.

Asisten Deputi Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Kementerian Koperasi dan UKM, Ari Anindya Hartika, mendorong pelaku UMKM memaksimalkan penggunaan media digital dalam pemasaran. Sebab, hingga saat ini baru sekitar 13 persen yang sudah melakukan digitalisasi dalam pengembangan dan pemasaran produk UMKM. Dengan digitalisasi, akan tercipta efektivitas produksi hingga ke pengiriman.

Baca Juga: LPDB-KUMKM Tandatangani Kerjasama dengan 18 Lembaga Penjamin Daerah

"UMKM yang melek digital itu baru sekitar 13 persen. Karenanya, kita terus dorong mereka bisa masuk ke ranah digital sebab ini sebuah keniscayaan. UMKM mau tidak mau, suka tidak suka, harus ikuti era digital, mereka harus go online," jelas Ari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Menanggapi biaya logistik yang mahal, Chief Commercial Officer SiCepat Ekspres, Imam Sedayu, menjelaskan bahwa pihaknya komitmen untuk mendukung UMKM naik kelas dengan penyediaan layanan antarpaket yang murah meriah. Diakuinya, selama pandemi Covid-19 tren belanja online meningkat drastis yang pada akhirnya mendorong peningkatan jumlah paket antaran yang harus diselesaikan oleh perusahaan ekspedisi ini. Dalam sehari, pihaknya bisa melayani hingga 900 ribu paket yang rata-rata merupakan paket dari para UMKM.

Dia tidak memungkiri bahwa selama ini biaya logistik yang mahal menjadi persoalan bagi kebanyakan UMKM. Untuk itu, tahun lalu pihaknya meluncurkan layanan HALU. Dengan biaya paket mulai Rp5.000, diharapkan UMKM bisa terbantu. Layanan ini menjamin pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia dengan rentang pengiriman paket sama dengan kelas reguler.

"Kami kerja sama dengan beberapa platfrom agar bisa service dengan biaya murah. Kami juga belum lama ini launching layanan Gokil (Cargo Kilat) dengan tarif mulai Rp25.000 per 10 kg. Juga ada layanan terintegrasi Clodeo yang mencakup manajemen inventory di pergudangan kami," kata Imam.

Dijelaskan untuk mempermudah akses UMKM mendapatkan gerai ekspedisi, SiCepat Ekpress menggandeng toko ritel Alfamart dan FastPay yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Para UMKM yang mendapat order paket bisa melakukan pengiriman melalui dua Channel tersebut yang mudah ditemukan di setiap wilayah.

Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi, menambahkan bahwa industri jasa logistik memang sangat berperan penting bagi kemajuan UMKM. Pasalnya, dengan kondisi geografis Indonesia yang berpulau-pulau dan jumlah penduduk yang sangat besar, jasa ekspedisi paling banyak dicari. Terlebih di era maraknya belanja online seperti saat ini.

Data menunjukkan bahwa industri jasa transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 lalu tumbuh sangat bagus, mencapai 10,58 persen atau berada di atas pertumbuhan industri manufaktur. Terkait dengan peran industri ini terhadap peningkatan UMKM, menurutnya, perlu ada upaya khusus agar skala ekonomi UMKM bisa ditingkatkan. Sebab, ketika pengiriman produk masih bersifat mandiri, justru itulah yang menyebabkan biaya logistik mahal.

Dia berharap nantinya akan ada sebuah sistem terpadu yang dibangun pemerintah, yaitu Supply Chain Center. Dengan keberadaannya, biaya logistik, biaya pengadaan bahan baku, biaya produksi, hingga inventory bisa ditekan dan lebih hemat. Pada akhirnya, keberadaan Supply Chain akan mampu mendorong penurunan harga produk UMKM dengan tanpa mengabaikan kualitasnya.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Muhammad Ikhsan Ingratubun, mengapresiasi keberadaan industri logistik seperti SiCepat Ekspres dan lainnya. Menurutnya, industri jasa logistik akan terus tumbuh baik di saat pandemi atau nanti setelah masa pandemi.

"Ini bisnis yang menjanjikan ke depan dan sangat membantu kami para UKM dengan modal trust, kecepatan pengiriman, dan biaya murah. Apabila bisa menjawab tiga hal itu, pasti jasa ekspedisi ini akan jadi lead di indonesia. Apalagi, bagi UMKM yang setiap saat mengirimkan paket," ungkapnya.

Untuk mendukung UMKM naik kelas, dia berharap tidak terus-terusan melakukan pembatasan sosial. Sebab, UMKM merasakan dampak yang begitu besar dengan kebijakan itu lantaran omzet penjualannya turun drastis.

Tak hanya itu, kebijakan pemerintah yang melakukan bidding produk UMKM melalui LKPP dianggapnya sebagai salah satu kebijakan yang kurang tepat. Sebab, banyak sekali UMKM terkendala standar yang diwajibkan LKPP sehingga tidak bisa masuk dalam kanal tersebut.

"Kami katakan bahwa kebijakan pengadaan barang dan jasa melalui LKPP itu merusak UMKM. Sebab, UMKM akan kesulitan memenuhi ketentuan dalam LKPP, itu jelas merusak pasar kami," pungkas dia.