Songong Betul! Masa Divaksin Duluan Bareng Anggota DPR

Meski kondisi begini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membantah vaksinasi Covid-19 terhadap anggota DPR dan keluarga dilakukan secara tertutup. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku sudah mendapatkan jadwal pemberian vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan prosesnya dilakukan secara terbuka.

"Tidak benar vaksinasi ini dilakukan tertutup. Tidak ada yang ditutupi, karena vaksinasi ini adalah program Pemerintah," kata Dasco, kemarin.

Dasco menerangkan, vaksinasi tersebut juga dilakukan terhadap staf pendukung di lingkungan DPR. Termasuk pihak keamanan dan petugas kebersihan. "Karena DPR ini sudah masuk area merah. Banyak petugas keamanan dan pegawai yang terpapar Covid-19," katanya.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengakui, dalam vaksinasi itu tidak boleh ada foto-foto atau perekaman. Namun, dia mengelak bila vaksinasi di DPR dilakukan tertutup. Menurutnya, vaksinasi itu dilakukan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat. 

“Kami tidak ingin di dalam ruangan itu selfie dan sebagainya, karena berisiko dari sisi protokol kesehatan. Kalau mau lihat secara gentian, saya persilakan. Tapi, kalau nanti pakai alat rekam, mengganggu,” katanya, dalam konferensi pers, di Gedung DPR, kemarin.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman menyesalkan vaksinasi ini. Sebab, keluarga anggota DPR tidak termasuk dalam prioritas penerima vaksin Covid-19. Menurutnya, prioritas vaksin Covid-19 saat ini adalah tenaga kesehatan (nakes), petugas pelayan publik, tokoh masyarakat/pejabat publik, dan lansia.

“Kita lihat dulu kriterianya. Kalau dia itu lansia atau sudah masuk kategori target vaksin, ya tidak apa-apa. Tapi, kalau di luar itu ya tentu jadinya salah sasaran," kata Dicky, kemarin.

Publik di dunia maya terlihat kesal dengan vaksinasi untuk keluarga anggota DPR ini. “Urgensinya DPR dan keluarganya divaksin duluan apaan emang?” cetus akun @baekyanee.

Akun @Guntaraganteng mencuit dengan sindiran. “Yang wajib divaksin duluan itu presiden, wakil dan keluarganya, DPR-DPRD-DPD dan keluarganya, menteri dan jajarannya, Polri-TNI, PNS dan pegawai BUMN. Nakes dan rakyat paling belakangan karena rakyat sudah kebal dengan kerasnya kehidupan,” tulisnya. [QAR]