Partai Prabowo Teriak Lantang, Habis Moeldoko Dikata-katain: Bikin Malu Bapak, Belain AHY Nih?

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra, Kawandra Lukistan, ikut buka suara terkait prahara yang terjadi pada Partai Demokrat. 

Diketahui, hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, resmi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum baru menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diberhentikan. Baca Juga: Kalau AHY jadi Ketua Umum hingga 2 Periode Selanjutnya Akan Jadi Ketua Majelis Tinggi

Menurutnya, aksi Moeldoko menerima jabatan tersebut dinilai perbuatan yang memalukan. “Pak Moeldoko sedang mengemban amanah yang tinggi dan strategis sebagai KSP, tapi sayang sekali bertindak rendahan. Terkesan jelas, tidak punya malu,” ungkapnya, kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

Menurut anak buah Prabowo Subianto ini, langkah Moeldoko secara tidak langsung telah mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lantaran saat ini Moeldoko merupakan seorang pejabat negara. Baca Juga: Berani Begal Partai Demokrat, Moeldoko Lagi Bunuh Diri Politik

Sambungnya, dengan jabatan tersebut, semestinya Meoldoko bisa bertindak jauh lebih arif. “Jangan sampai melakukan tindakan rendahan dan berpotensi merusak marwah negara. Bikin malu Presiden kita,” kecam dia.

Karena itu, ia pun menyarankan agar Moeldoko mundur dari jabatannya sebagai KSP. 

“Sebaiknya Pak Moeldoko mundur dari KSP atau Pak Jokowi berhentikan saja Pak Moeldoko. Bikin malu Bapak,” tegasnya.

Sebab, ia menilai sejak awal Moeldoko sudah menegaskan bahwa apapun yang ia lakukan itu sama sekali tak berkaitan dengan pemerintah.

“Masyarakat pintar melihat itu semua, dan saya sebagai politikus juga bernaung di sebuah partai besar melihatnya kok begitu yah. Miris banget,” tandasnya.

Istana menjawab.

Pemerintah menajwab isu KLB Partai Demokrat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

“Untuk kasus KLB atau klaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang itu, pemerintah akan menyelesaikan berdasar hukum,” katanya, kepada wartawan, Senin (8/3/2021).  

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali belum mengambil keputusan terkait hal ini.

“Apa berdasar hukum itu? yaitu sesudah ada laporan bahwa itu KLB sampai dengan saat ini pemerintah tidak menganggap, setidak-tidaknya secara hukum ada KLB atau tidak,” imbuhnya.  

Sambungnya, secara jelas KLB Sibolangit ada dan telah terselenggara. Namun, secara hukum belum bisa diakui karena belum dilaporkan.

“Ini akan ditangani secara hukum oleh pemerintah manakala nanti sudah dilaporkan oleh penyelenggaranya.”

“Sehingga pemerintah mendapat laporan, oh ada dua KLB,” tandasnya.