Transisi Kelembagaan ke BRIN Harus Minim Risiko

Setiap pilihan kebijakan akan mengandung risiko. Karena itu, kebijakan yang baik sebaiknya meminimalkan risiko. Itu pula yang harus dipilih dalam transformasi kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) seiring kelahiran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengintegasikan lembaga iptek.

Karena transformasi memerlukan waktu yang lama, sebaiknya dipilih yang benar-benar tidak menimbulkan kegaduhan. "Saya ingin transisi tak heboh. Harus benar-benar transisi yang mulus. Sebab, organisasi penelitian itu tak birokratis," urai Bambang Brodjonegoro dalam Alinea Forum bertema ‘Organisasi Riset dan Inovasi Bagi Kemajuan Iptek’, Selasa (3/8).

Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN itu mengisahkan rencananya waktu itu. Tapi rencana itu tidak kesampaian karena Kemenristek dibubarkan dan urusan ristek digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lewat Peraturan Presiden 33/2021 dibentuk BRIN sebagai lembaga otonom di bawah presiden.

Menurut Bambang, berkaca pada pengalaman saat menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, ada baiknya BRIN bertugas dalam koordinasi kebijakan dan perencanaan. Koordinasi dan sinergi harus diperkuat antara pelaku riset dan inovasi, termasuk lembaga penelitian, swasta, perorangan dan pendidikan tinggi. Sehingga tidak ada redudansi dan duplikasi. 

Alasannya, anggaran riset terbatas. Indonesia tidak punya kemewahan anggaran riset seperti negara lain. Selain itu, kata Bambang, resources riset dan inovasi terserap di berbagai tempat. Ada juga perguruan tinggi. Ini semua perlu koordinasi.