Pak Jokowi Siap-siap, Efek Harga Anjlok Peternak Ayam Bakal Geruduk Istana Presiden

Hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun belum dapat menandakan kemerdekaan bagi peternak ayam ras pedaging skala UMKM di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Aliansi Muda Perunggasan Indonesia berencana melakukan aksi damai di Istana Kepresidenan dan Kantor Kementerian Pertanian RI, Jumat (20/8/2021).

Baca Juga: Jokowi Digugat Tukang Angkringan, Pihak Istana Maunya Begini

Aksi damai peternak ayam berskala UMKM itu sebagai bentuk kekecewaan dan protes para peternak ayam karena harga ayam yang selalu jatuh di tingkat peternak (on farm). Sehingga membuat peternak ayam dan aliansi mahasiswa peternakan terus berjuang dalam memerdekakan peternak rakyat mandiri khususnya berskala UMKM.

"Peternak Ayam UMKM dan Mahasiswa tetap akan gelar aksi menuntut Pemerintah berkomitmen terhadap aturan yang dibuatnya sendiri," kata Perwakilan Mahasiswa Lendri kepada wartawan di Bandung, Selasa (17/8/2021).

Lendri menjelaskan, harga ayam hidup yang jatuh sampai menyentuh Rp12.000 per kg membuat peternak ayam selalu merugi akibat dari tidak berkomitmennya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan aturan yang telah dibuat pada Permentan 32 tahun 2017.

Aturan tersebut yang membiarkan perusahaan integrator tidak menyelesaikan rantai dinginnya sehingga masih banyak ditemukan integrator yang sama-sama menjual ayam hidup di tempat yang sama dengn peternak ayam mandiri. 

"Permendag No 7 tahun 2020 mengenai batas harga yang layak bagi peternak juga tidak efektif," tegasnya

Adapun, Ketua Aksi Nurul Ikhwan yang juga seorang peternak asal Tasikmalaya Jawa Barat menambahkan surat pemberitahuan aksi damai ini sudah disampaikannya kepada Mabes Polri. Mengingat masih dalam ranah PPKM, maka pihaknya berjanji akan menggelar aksi yang lebih elegan, mengikuti aturan PPKM.

"Tentunya kami ingin pesan kami sampai kepada Presiden Republik Indonesia bahwasannya usaha ayam ras pedaging milik peternak mandiri UMKM wajib diselamatkan oleh Presiden Republik Indonesia, karena saat ini kami masih dijajah oleh sistem integrasi para kapitalis perusahaan luar Indonesia yang berbisnis perunggasan di dalam negeri," jelasnya.