KPK Jawab Rasa Penasaran Mengapa Ada Obral Remisi ke Ratusan Koruptor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan soal 214 koruptor yang mendapatkan remisi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Apa kata KPK? 

"Remisi merupakan hak seorang narapidana untuk mendapat pengurangan pidana, namun tentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Sabtu (21/8/2021).

Baca Juga: Tepok Jidat! Ini Daftar 214 Koruptor yang Dapat Korting Hukuman, Eh Ada Koruptor e-KTP

Dia menambahkan, dalam menangani perkara korupsi, komisi antirasuah hanya sebatas menyelidik, menyidik, dan menuntut sesuai fakta, analisis, serta pertimbangan hukum.

Tetapi, diingatkan Ali, korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang berimbas buruk pada multi-aspek sekaligus dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

Karena itu, selain hukuman pidana pokok, KPK juga fokus pada upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para koruptor.

"KPK berharap agar setiap hukuman pokok dan tambahan kepada para pelaku korupsi ini bisa memberikan efek jera dengan tetap menjunjung asas keadilan hukum," tutur jubir berlatarbelakang jaksa itu.

Hal tersebut sekaligus menjadi pembelajaran bagi publik agar kejahatan serupa tak terulang. Nah, agar korupsi tidak menjadi kejahatan yang terus terjadi, KPK juga secara simultan menjalankan strategi upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi. "Dengan harapan besar, kelak negeri ini bersih dari korupsi," tandasnya.