Dunia Internasional Bereaksi Keras Terhadap Kudeta Sudan: Sama Sekali Tak Bisa Diterima!

Para pemimpin dunia dan kelompok hak asasi manusia (HAM) mengutuk penahanan beberapa pejabat tinggi Sudan dalam apa yang tampaknya merupakan upaya kudeta, ketika seorang pejabat militer senior membubarkan pemerintah.

Abdel Fattah al-Burhan, seorang jenderal yang mengepalai Dewan Berdaulat, sebuah badan penguasa yang berbagi kekuasaan, mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri dan membubarkan dewan dan pemerintah transisi pada Senin (25/10/2021).

Baca Juga: Sudan Kudeta, Pemerintahan Bubar Usai PM Ditangkap, Kepala Militer: Angkatan Bersenjata Bereskan...

Kementerian informasi negara itu mengatakan al-Burhan telah secara efektif melakukan "kudeta militer".

Sebelumnya, ribuan orang turun ke jalan-jalan di ibu kota Sudan, Khartoum, setelah pasukan keamanan menangkap anggota kabinet negara itu, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok, dan beberapa pemimpin partai pro-pemerintah.

Internet telah terputus, sementara jalan dan jembatan di Khartoum telah diblokir. Bandara juga telah ditutup dan kantor pusat televisi dan radio negara digerebek oleh pasukan keamanan.

Berikut adalah reaksi dari seluruh dunia terhadap peristiwa, sejak Senin (25/10/2021) dikutip Warta Ekonomi dari laman Al Jazeera.

Amerika Serikat

Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman menolak perebutan kekuasaan militer sebagai "sama sekali tidak dapat diterima".

"AS sangat khawatir dengan laporan pengambilalihan militer atas pemerintah transisi," katanya, hanya beberapa hari setelah ia mengunjungi ibu kota Sudan.

Special Envoy Feltman: The US is deeply alarmed at reports of a military take-over of the transitional government. This would contravene the Constitutional Declaration and the democratic aspirations of the Sudanese people and is utterly unacceptable. (1/2)

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) October 25, 2021

“Ini akan bertentangan dengan Deklarasi Konstitusi dan aspirasi demokrasi rakyat Sudan dan sama sekali tidak dapat diterima," ujar dia.

“Seperti yang telah kami katakan berulang kali, setiap perubahan pada pemerintah transisi secara paksa membahayakan bantuan AS.”

Uni Afrika

Para pemimpin politik Sudan harus dibebaskan dan hak asasi manusia dihormati, kata Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat dalam sebuah pernyataan.

Faki mengatakan pembicaraan harus dilanjutkan antara militer dan sayap sipil dari pemerintah transisi.

Statement of the Chairperson of the African Union Commission @AUC_MoussaFaki on the situation in #Sudan. @ https://t.co/2tvlcWuTNg pic.twitter.com/2RPzLYveXF

— African Union (@_AfricanUnion) October 25, 2021

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera perdana menteri Sudan dan semua pejabat lainnya.

“Saya mengutuk kudeta militer yang sedang berlangsung di Sudan. Perdana Menteri Hamdok & semua pejabat lainnya harus segera dibebaskan. Harus ada penghormatan penuh terhadap piagam konstitusional untuk melindungi transisi politik yang diperoleh dengan susah payah. PBB akan terus mendukung rakyat Sudan,” tulis Guterres di Twitter.

I condemn the ongoing military coup in Sudan. Prime Minister Hamdok & all other officials must be released immediately. There must be full respect for the constitutional charter to protect the hard-won political transition. The UN will continue to stand with the people of Sudan.

— António Guterres (@antonioguterres) October 25, 2021

Volker Perthes, perwakilan khusus PBB untuk Sudan, menyebut penahanan para pemimpin sipil itu “tidak dapat diterima” dan menyerukan pembebasan segera mereka.

Perthes “mendesak semua pihak untuk menahan diri sepenuhnya. Semua pihak harus segera kembali berdialog dan beriktikad baik untuk memulihkan tatanan konstitusional”.

Uni Eropa

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengutuk penahanan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan anggota kabinet lainnya.

"Kami meminta pasukan keamanan untuk segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah," kata Borrell dalam sebuah pernyataan.

Borrell memperingatkan hak protes damai harus dihormati, dan kekerasan serta pertumpahan darah dihindari dengan cara apa pun.

“Tindakan militer merupakan pengkhianatan terhadap revolusi, transisi, dan permintaan sah rakyat Sudan untuk perdamaian, keadilan, dan pembangunan ekonomi,” katanya.

Baca Juga: Negara-negara Barat Merespons Kudeta Militer Atas Pemerintahan Sudan

Amnesti Internasional

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengatakan orang-orang di Khartoum turun ke jalan dalam upaya untuk menjaga transisi negara itu menuju demokrasi.

“Rakyat Sudan kembali ke jalan, untuk melindungi transisi demokrasi mereka. Akankah dunia berdiri bahu membahu dengan mereka?” dia berkata.

The people of #Sudan are back in the street, to protect their democratic transition. Will the world stand shoulder to shoulder with them? https://t.co/wSLSex1nVY

— Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 25, 2021

Mesir

"Mesir menyerukan semua pihak di negara persaudaraan Sudan untuk menahan diri dan tanggung jawab untuk memprioritaskan kesejahteraan negara dan kesepakatan nasional," kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Etiopia

"Pemerintah Ethiopia ... menyerukan semua pihak untuk tenang dan mengurangi eskalasi di Sudan dan mengerahkan segala upaya untuk mengakhiri krisis ini secara damai," katanya dalam sebuah pernyataan.

“Ethiopia menegaskan kembali perlunya menghormati aspirasi kedaulatan rakyat Sudan dan tidak campur tangan aktor eksternal dalam urusan internal Sudan.”

Arab Saudi

"Kerajaan mengikuti dengan sangat prihatin peristiwa terkini di Sudan," kata kementerian luar negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan.

“Ini menyerukan pengekangan, ketenangan, de-eskalasi, dan untuk mempertahankan semua keuntungan politik dan ekonomi yang telah dicapai dan semua yang bertujuan untuk melindungi kesatuan jajaran di antara semua komponen politik di Sudan yang bersaudara.”

Jerman

Jerman mengutuk perebutan kekuasaan dan menyerukan "segera diakhiri" aksi tersebut.

“Berita tentang upaya kudeta baru di Sudan meresahkan,” kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas dalam sebuah pernyataan.

“Saya menyerukan kepada semua orang di Sudan yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban untuk melanjutkan transisi Sudan menuju demokrasi dan untuk menghormati kehendak rakyat. Upaya penggulingan harus segera diakhiri.”

Perancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menambahkan suaranya ke keprihatinan global yang berkembang atas kudeta militer yang sedang berlangsung di Sudan.

"Prancis mengutuk keras upaya kudeta," cuit Macron.

La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative de coup d'État au Soudan. J’exprime notre soutien au gouvernement de transition soudanais et appelle à la libération immédiate et au respect de l’intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2021

Macron mengatakan Prancis mendukung pemerintah transisi yang telah ditugaskan untuk mengarahkan Sudan menuju pemilihan demokratis. Dia juga menyerukan “pembebasan segera” perdana menteri Sudan dan para pemimpin sipil lainnya yang telah ditahan.

Inggris Raya

Inggris mengatakan pada Senin bahwa kudeta militer di Sudan adalah "pengkhianatan yang tidak dapat diterima" dari rakyat Sudan.

“Kudeta militer hari ini di Sudan adalah pengkhianatan yang tidak dapat diterima terhadap rakyat Sudan dan transisi demokrasi mereka. Pasukan keamanan harus membebaskan PM Hamdok dan para pemimpin sipil lainnya, dan mereka yang tidak menghormati hak untuk memprotes tanpa takut akan kekerasan akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Afrika Inggris Vicky Ford di Twitter.

Today’s military coup in Sudan is an unacceptable betrayal of the Sudanese people and their democratic transition. Security forces must release PM Hamdok and other civilian leaders, and those who do not respect right to protest without fear of violence will be held to account.

— Vicky Ford MP (@vickyford) October 25, 2021

China

China mendesak dialog antara faksi-faksi Sudan sebagai kudeta militer yang nyata mengguncang negara itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan China ingin semua pihak di Sudan "menyelesaikan perbedaan mereka melalui dialog untuk menjaga perdamaian dan stabilitas negara."

Dia mengatakan kepada wartawan bahwa China akan terus mengikuti gejolak di Sudan dan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan institusi dan personel China di sana."

Baca Juga: Mengapa Kudeta Sudan Terjadi dan Apa Latar Belakangnya?

Liga Arab

Liga Arab telah merilis pernyataan "keprihatinan mendalam" tentang "kudeta militer" di Sudan.

Sekretaris Jenderal blok 22 anggota, Ahmed Aboul Gheit, mendesak semua pihak untuk “sepenuhnya mematuhi” deklarasi konstitusional yang ditandatangani pada Agustus 2019.

“Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan tanpa dialog,” kata Aboul Gheit.

"Penting untuk menghormati semua keputusan dan kesepakatan yang telah diputuskan ... menahan diri dari tindakan apa pun yang akan mengganggu masa transisi dan mengguncang stabilitas di Sudan," tambah pernyataan itu.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Saudi Press Agency yang dikelola negara, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang berbasis di Saudi mengatakan pihaknya mendesak para pemimpin Sudan untuk "mematuhi dokumen konstitusional dan apa yang telah disepakati selama masa transisi."

Dewan Pengungsi Norwegia

Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) telah mengimbau penguasa Sudan untuk melindungi warga sipil di tengah pengambilalihan militer negara itu, meminta akses kemanusiaan tanpa hambatan untuk membantu jutaan orang yang melarikan diri dari perang selama bertahun-tahun.

Baca Juga: Belum Genap Sehari Aksi Kudeta Militer Sudan Telan Korban Jiwa dan Ratusan Orang Luka

Direktur kelompok bantuan Sudan, Will Carter, mengatakan perubahan kepemimpinan politik Sudan seharusnya tidak membahayakan janji pihak berwenang sebelumnya untuk memastikan bahwa organisasi kemanusiaan dapat membantu 13 juta orang yang sangat membutuhkan bantuan di seluruh Sudan, termasuk jutaan pengungsi Sudan.

“Para pemimpin Sudan memiliki kesempatan dan tanggung jawab kolektif untuk melepaskan diri dari masa lalu yang sulit,” kata pernyataan itu, mendesak masyarakat internasional “untuk tidak meninggalkan rakyat Sudan pada saat yang membutuhkan ini.”