Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
"Patut diduga ada keterlibatan Oknum pejabat di BPSDM. Indikasi pemalsuan obat dan multivitamin terjadi karena tidak ada kesesuaian kode BPOM, jenis label, tidak ada tanggak kadaluarsa, merek dan bentuk kemasan. Praktek ini jelas tidak hanya merugikan kesehatan pegawai tapi juga merugikan keuangan negara,” ujar Gigih.
Keempat, ada dugaan praktek korupsi pada proses pengadaan dan pembuatan visa offshore di lingkungan Ditjen Imigrasi. Visa Offshore adalah kebijakan pro aktif pemerintah untuk memudahkan orang asing yang masih berada di negara asalnya yang ingin masuk dengan cepat ke wilayah Indonesia untuk berbagai kepentingan.
"Modusnya standar ada pihak-pihak dan oknum pejabat yang memperdagangkan kekuasaan dan jabatannya untuk bekerjasama dengan pihak ketiga/agen pekerja dalam hal pengurusan pembuatan visa offshore dengan mencari WNA yang ingin masuk le wilayah Indonesia,” kata Gigih.
Kelima, ada dugaan soal Korupsi Pengadaan Bahan Makanan (Bama). Pengadaan Bahan Makanan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan setiap satu tahun anggaran yg pelaksanaannya disetiap Kanwil.
“Walaupun prosedur tender dilakukan secara terbuka di setiap Kanwil, Pemenang tender BAMA sejak awal sudah bisa dipastikan orang yang sama, dalam jangka waktu lama, dan sistem/pola gratifikasi yang sama,” katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
