Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Lalu terakhir, modus pengelolaan Koperasi dan Kantin lapas ke pihak ketiga ada 2 sisi yang harus dipertimbangkan pertama menguntungkan lapas dan pejabatnya. Selain kontrak yang cukup besar masuk ke koperasi lapas, pejabat level kasubsi hingga kalapas mendapat fee tiap bulan dari pengelola kantin pihak ketiga.
“Tidak hanya itu, pada level Lapas yang memiliki jumlah WBP besar, biasanya pengelola kantin dan koperasi adalah bawaan dari Pejabat setempat dan atau keluarganya. Kedua, harga menjadi lebih mahal akibat banyaknya pos anggaran yang harus dipenuhi pengelola. Dalam hal ini WBP yang menjadi korban/sapi perah karena tidak ada pilihan lain,” ungkap Gigih.
Oleh Karena itu, Gigih meminta semua pihak baik di internal Kementrian Hukum dan Ham segera menjalan Revolusi Mental dengan melakukan perombakan total terhadap pejabat dengan melakukan Tour of Duty dan Tour of Area secara terukur.
"Juga meminta aparat penegak hukum KPK dan Kepolisian untuk melakukan penyeldikan terhadap dugaan Korupsi yang melibatkan Pejabat dan juga Pengusaha Kotor di Kementrian Hukum dan Ham,” tutup Gigih.
Meskipun dirinya juga mengapresiasi adanya perubahan di bawah kepemimpinan Yasonna Laoly yang telah mengimplementasikan revolusi mental pemerintahan saat ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
