Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
"Naik lah ini barang. kemudian tidak jadi rahasia umum, kelaziman, kalau sudah masuk tahun politik itu selalu terpengaruh wait and see dalam orang melakukan aktivitas ekonomi dan investasi. ini diskusi loh bukan pikiran saya. Ini diskusi saya dengan pengusaha," ujar Bahlil
Bahlil mengatakan, para pengusaha ada kekhawatiran, ekonomi yang baru mulai bangkit akan terganggu stabilitasnya jika masuk tahun politik. "Mereka takutkan ketidakpastian dan untuk naiknya lagi berat. Kemudian, teman-teman yang saya diskusi itu mengatakan apakah memungkinkan ada ruang kalau pilpres itu ditunda?," ujarnya
Bahlil pun menjelaskan, terkait hal itu dia meminta serahkan pada aturan yang ada. "Konstitusi itu serahkan pada hukum dan parlemen, tapi dunia usaha boleh dong kalau sebagian menyampaikan pikiran itu. Ini masih diskusi saya dengan pengusaha, tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan," kata Bahlil.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar
