TV Desa Bakal Dongkrak Ekonomi Kreatif

Warta Ekonomi, Bandung -

Keberadaan TV Desa dinilai akan mendongkrak sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat. Pasalnya, nilai konten lokal budaya asli di pedesaan akan terangkat dan menjadi daya tarik tersendiri.

Demikian diungkapkan, Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet saat meluncurkan Satu Desa Satu TV yang diinisiasi KPID Jabar bersama Aliansi Jurnalis Video (AJV) dan PT Borsya Digital Smartindo (BDS) di Kota Bandung, Kamis (27/1/2022).

Baca Juga: Net TV Resmi Gabung di Pasar Modal Bikin Heran Bukan Kepalang: Bisnis Rugi Kok IPO?

Adiaya menyebutkan hal ini merupakan langkah awal menyebarluaskan literasi media digital kepada masyarakat. "Perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka mau tidak mau digitalisasi kini masuk ke berbagai lapisan masyarakat bahkan hingga ke pedesaan," ungkapnya.

Selain itu, hal ini dilakukan sebagai upaya pemerataan frekuensi di Jawa Barat. Mengingat masih banyak daerah yang masih menjadi blank spot. Untuk itu, masyarakat di pedesaan perlu didorong terkait literasi media digital. Sehingga pemerataan frekuensi digital menjadi lebih baik dan menyebar.

"Kami mendukung kawasan literasi media digital, karena masih banyak kawasan di Jawa Barat yang blank spot," ujarnya.

Senada dengan CEO PT BDS, Khairullah mengatakan, TV Desa harus tumbuh dari desanya sendiri, dengan memanfaatkan potensi yang ada, baik Sumber Daya Alam maupun Seni Budaya. Keberadaan broadcat mini center maka digitalisasi desa akan terus berkembang

"Kami berharap di desa tumbuh enterpreneur, dengan program Satu Desa Satu TV ini. Sehingga bottom up atau dari bawah keatas, yakni masyarakat pedesaan atau pelaku kreatif dari desa, yang aktif memunculkan konten-konten desanya, sehingga bukan hanya ekonomi tetapi juga menyentuh seni budaya," jelasnya.

Adapun, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Bedi Budiman menjelaskan meskipun  Provinsi Jawaa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta tapi masih banyak ditemukan area blank spot. Hal itu terbukti pada saat pelaksanaan Pemilu lalu, ada sekitar 400 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang blank spot are.

Oleh karena itu pembangunan desa digital di Jabar sudah menjadi komitmen bersama sehingga harus bekerja sama dengan para provider. 

"Terkadang memang mereka (provider) tidak mau karena dinilai pasar di wilayah tersebut terlalu kecil. Artinya pemerintah harus berperan langsung di lokasi blank spot itu," ungkapnya.