Dukungan DPRD Jabar tentu saja agar payung hukum atau legalitas TV desa menjadi terpenuhi.
"Saya lebih bersyukur lagi ternyata dari pihak swasta melakukan program yang bagus ini dimulai dengan kemandirian dengan jiwa enterpreneur," ungkapnya.
Oleh karena itu, lanjut Bedi, pihaknya menyambut baik jika ditangani secara profesional. Namun, harus lebih diperhatikan sosialisasi kepada masyarakat.
"Saya kira inilah yang harus diformulasikan kembali ke depannya antara KPID Jabar, AJV dan para kepala desa," katanya.
Dia berharap dengan adanya program Satu Desa Satu TV maka akan diketahui jumlah terkini area blank spot di Jawa Barat.
"Diharapkan program TV Desa ini ketahuan updating area blank spotnya di setiap daerah seperti apa. Sebelumnya sudah ada insentif untuk mencober dia desa," jelasnya.
Selain itu, keberadaan TV Desa maka akan meningkatkan kreatifitas masyarakat pedesaan. Ia mencontohkan seperti kesenian dan kebudayaan Cirebon asli bisa diangkat di daerahnya. Selain itu, budaya yang dibuat dalam bentuk film pendek akan menjadi daya tarik tersendiri.
"Kita optimis apabila ini dikemudian hari dibina dengan baik dan profesional maka akan menghasilkan suatu kreativitas yang menjadi daya tarik tersendiri," ungkapnya.
"Ini bisa sukses sepanjang kerja sama pentahelix diterapkan termasuk dengan para kepala desa sebagai leading sektornya," sambungnya.
Bedi mengaku optimis hal ini berjalan lancar karena para kepala desa yang dinilai sebagai pejabat politik dengan mengelola anggaran secara langsung bisa menjadi wadah sosialisasi yang efektif bagi masyarakat desa
"Ini akan menjadi alat para kepala desa untuk melakukan sosialisasi dan mengaktifkan setiap kebijakannya," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait: