Percepat Pembangunan Jargas, Pemerintah Melalui Kementerian ESDM Monitor Secara Ketat Proyek Ini

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memonitor secara ketat pelaksanaan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas), demi memastikan infrastruktur yang dibangun dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu selesai tepat waktu dan berkualitas tinggi. 

"Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas akan terus melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan jargas. Kita tetap berkomitmen bahwa kualitas pembangunan jargas itu sangat ditentukan dari sisi pelaksanaan, konstruksi dan pada saat kita melakukan instal, terkonfirmasi bahwa seluruh fasilitas itu berfungsi sebagaimana mestinya," tegas Sesditjen Migas Alimuddin Baso selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada acara Penandatanganan Kontrak Pembangunan Jargas Tahun 2022, Senin (14/3/2022). 

Baca Juga: Airlangga Hartarto dan Menteri ESDM Buka C20 Kick Off Ceremony & Meeting, Begini Harapannya

Belajar dari pengalaman selama 10 tahun terakhir, papar Alimuddin, ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan pembangunan jargas menyebabkan hasil yang tidak maksimal. Pembagian sekaligus pemasangan kompor gas ke rumah-rumah yang terpasang jargas merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan baik. 

"Bisa jadi teman-teman kontraktor pelaksana pembangunan jargas merasa (ketidakdisiplinan) ini merupakan keuntungan dari sisi efisiensi biaya. Tapi kami akan kejar terus kalau komitmen itu tidak terkonfirmasi dengan bukti mengalirnya gas ke rumah-rumah," tambah Alimuddin. 

Pemerintah juga mengharapkan terjalinnya sinergi yang kuat antara kontraktor pelaksana pembangunan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (P2K), serta Ditjen Migas umumnya. "Lakukan komunikasi yang sehat, tetap memakai rules yang ada di dalam kontrak dan saling menjaga," pesan Alimuddin. 

Pembangunan jargas tahun 2022 diharapkan rampung bulan November 2022, sehingga tersedia waktu satu bulan untuk merapikan sisa-sisa pekerjaan. Mengingat awal April tahun 2022 telah memasuki bulan Ramadhan di mana biasanya terjadi kesulitan memobilisasi sumber daya manusia, Pemerintah meminta agar hal tersebut dapat diantisipasi dan tidak menjadi alasan untuk menunda pekerjaan.