Ya Ampun... Fakta Satu Ini Makin Membuat Masalah Minyak Goreng Tambah Miris

"Kesalahan utama saya, tidak bisa memprediksi akan terjadi invasi Rusia terhadap Ukraina. Ini saya sebut tadi deduksinya adalah, mengundang orang berbuat serakah dan jahat diorganisir mafia migor dan komoditas," kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, (17/3/2022).

Berita bertebaran di televisi dan media sosial, memperlihatkan antrean warga yang ingin mendapatkan minyak goreng selama hampir dua bulan.

Baca Juga: Megawati Sampai Ngelus Dada Liat Emak-emak Ngantre Minyak Goreng: Emang Nggak Bisa Direbus?

Namun, bukannya memperlihatkan ketegasannya, pemerintah justru menyerah dengan membatalkan pembatasan harga maksimal Rp14.000 dan kini tidak lagi memaksa eksportir minyak mentah atau CPO untuk mengutamakan kebutuhan domestik (DMO) sebesar 30 persen dari ekspor. Tak lama setelah kebijakan ini dirilis, minyak goreng mudah ditemukan dengan harga mahal. 

Instruksi Presiden Jokowi yang meminta Mendag Muhammad Lutfi segera mengatasi kenaikan harga minyak goreng berakhir mentah.

Pemberlakuan minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter disertai mekanisme subsidi BPDPKS untuk mengganti kemahalan harga bagi yang memiliki stok minyak goreng tak mampu mengatasi krisis komoditas tersebut.

Konflik Rusia dan Ukraina, ditambah harga CPO yang melambung dan dugaan mafia kartel minyak goreng memang memperburuk kondisi pasar minyak goreng dalam negeri.

Keputusan Mendag menaikkan DMO CPO dan turunannya menjadi 30% dan menyatakan HET minyak goreng tak akan dicabut berubah kurang dari sepekan. Ia lantas mengumumkan perubahan kebijakan, harga migor dilepas ke mekanisme pasar.