Tutup Mulut Menterinya Soal 3 Periode, Jokowi Buat Senang Koalisi Maupun Oposisi!

Pemerintah juga tengah menyusun skenario, karena kondisi geopolitik di Eropa tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia. “Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan, bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi. Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi, saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” harapnya.

Sikap tegas Jokowi itu juga disambut baik oleh koalisi dan oposisi. Politisi PKB Luqman Hakim menanggapi pernyataan Jokowi itu dengan metafora: batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu.

Baca Juga: Setop Debat Jokowi 3 Periode! Moeldoko: Jangan Jadi Bahan Gorengan Tak Berkualitas

“Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode,” kata Luqman, kepada wartawan, kemarin.

Pihak oposisi juga girang. PKS salah satunya. Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid memuji pernyataan Jokowi, terkait penundaan pemilu yang dinilainya tak lagi bersayap tersebut.

“Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana,” kata Wakil Hidayat kepada wartawan, kemarin.

Namun, Wakil Ketua MPR ini berharap, peringatan Jokowi kepada anak buahnya itu tidak berlalu hanya di bibir saja. Harus ada tindakan nyata. “Presiden (harus) menegur atau menghukum relawan/menterinya yang masih ngotot dengan penundaan atau 3 periode yang tak sesuai dengan arahan presiden Jokowi,” harapnya.

Fadli Zon, yang selama ini sering nyinyir ke pemerintah, ikut memuji Jokowi. “Menurut saya pernyataan itu bijak. Jadi biarlah pemilu itu sudah ada jadwalnya, dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024,” kata anggota DPR dari Gerindra itu.

Kendati demikian, dalam kacamata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pernyataan pamungkas Jokowi merespons polemik penundaan pemilu itu, masih kurang serius. “Karena tanpa disertai oleh 2 hal,” ucap Adi, ketika dikonfirmasi, tadi malam.

Hal pertama, sebut Adi, harusnya presiden dalam pidatonya disertai pernyataan tidak mau perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kedua, sentilan dan kemarahan itu ada gunanya kalau menteri yg memberi kegaduhan itu diganti.

Baca Juga: Singgung 'Yang Ada Visi dan Misi Presiden', Aktivis: Wacana 3 Periode Itu atas Perintah Jokowi?

“Jika itu dilakukan, maka dua jempol dari masyarakat. Tanpa itu, berarti hanya pernyataan politik normatif saja dari presiden,” pungkasnya.