Kunjungi Kawasan Kemiskinan Ekstrem di Belawan Behari, Menko PMK Ajukan Skema Bansos

Untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem ini, Muhadjir meminta agar penyaluran bansos berbagai skema dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian Menko PMK juga meminta agar masing-masing keluarga harus dipastikan memiliki BPJS Kesehatan, serta anak-anak sekolah memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Di sini bansos berjalan dengan baik. Hanya perlu dirapikan dan disempurnakan, misalnya soal penerima PKH. Secara distribusi saya kira 90 persen sudah mendapatkan bansos. Ini suatu hal yang bagus karena di beberapa tempat masih belum merata," jelasnya.

Baca Juga: Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Pasca-Lebaran, Menko PMK Kini Atur Strategi

Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan akan menyanggupi arahan dari Menko PMK untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Belawan Bahari.

"Kita akan melakukan usaha percepatan mana duluan yang akan dilakukan, provinsi melakukan yang akan dilakukan. Saya juga akan koordinasikan dengan Wali Kota Medan," ujarnya.

Kemudian, Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan bahwa dia akan merancang pembangunan kawasan Kelurahan Belawan Bahari yang lebih layak huni. Saat ini, dia bilang, Pemerintah Kota Medan juga sedang membangun tanggul untuk mencegahbair rob. Kemudian, Wali Kota juga menyampaikan akan mengajukan pembangunan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) kepada Kementerian PUPR. 

Baca Juga: Krakatau Steel: Penerapan PMK No.15 Tahun 2022 Dapat Kendalikan Baja Impor Dumping dan Circumvention

"Kita telah memberikan pandangan dan masukan kepada Pak Menko bagaimana kalau program Kotaku masuk ke sini, bedah rumah dengan konsep panggung karena memang penanganan tanggul rob masih bertahap dan penyesuaiannya butuh bertahap," ujarnya. 

Presiden Jokowi menugaskan pada Menko PMK untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2024. Angka 2021, kemiskinan ekstrem mencapai 10,48 juta jiwa atau 4 persen dari jumlah penduduk. BPS menggunakan ukuran kemiskinan ekstrem di bawah USD1,9 daya beli atau purchasing power parity (PPP) per kapita per hari