'Jika Tidak Siap Hadapi MEA, Tunda Saja'

WE Online, Medan - Pemerintah perlu mengecek secara menyeluruh terhadap kemampuan seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang rencana mulai diberlakukan pada akhir 2015.

"Kalau belum, jangan pernah ragu-ragu untuk menundanya," kata Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Parlindungan Purba di Medan, Selasa (6/1/2015).

Menurut Parlindungan, pihaknya belum melihat secara konkrit cetak biru (blueprint) dari pemerintah tentang program untuk mempersiapkan seluruh potensi yang ada dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Untuk itu, pemerintah dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla perlu mengecek ulang seluruh sektor di seluruh kabupaten/kota di Tanah Air.

Jika sektor-sektor yang akan diperankan dalam menghadapi MEA tersebut belum siap, pemerintah diharapkan untuk tidak memaksakan diri sebagai bagian dari MEA. "Jika tidak siap, ditunda saja. Bukan membatalkan, tetapi menunda, tidak perlu jangan gengsi," katanya.

Untuk mengetahui kesiapan dalam menghadapi MEA tersebut, pemerintah dapat melakukan survei langsung ke pelaku usaha di berbagai kabupaten/kota di Indonesia. Jika ingin mengcek secara sederhana, pemerintah pusat dapat meminta penjelasan langsung dari bupati dan wali kota mengenai MEA.

"Kalau mau sederhana, surveinya tidak usah jauh-jauh, tanya saja bupati, wali kota, atau eselon 2 apa itu MEA. Mereka tahu atau tidak," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada 2016, masyarakat Asean diperkirakan akan berjumlah sekitar 600 juta jiwa dan sekitar 50 persen diantaranya berada di Indonesia. Jika tidak memiliki kesiapan, baik kemampuan dalam melahirkan produk berkualitas mau pun menampilkan sertifikasi produk, Indonesia hanya menjadi "market" dalam MEA.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang cukup luas tersebut, Indonesia akan menjadi "sasaran empuk" terhadap produk-produk dari negara Asean lain. Untuk sementara, negara yang paling siap menghadapi MEA adalah Malaysia dan Singapura yang diyakini akan "panen" jika kerja sama ekonomi itu diberlakukan.

"Pengusaha Asean akan senang kesini karena uang Indonesia sudah banyak, penduduknya ramai, barang-barang mereka pasti bakal diborong," kata Parlindungan.  (Ant)