Mahfud MD Punya Wejangan Terkait Gelaran Pemilu dan DOB Papua, Simak!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memaparkan ada beberapa agenda penting dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, IKN Nusantara, dan agenda penting lainnya yang mesti dikoordinasikan dengan baik.

Menurut Mahfud, Indeks Koordinasi Bidang Polhukam merupakan instrumen yang bisa digunakan dalam mengukur dan memetakan kekuatan serta tugas dan fungsi koordinasi pengendalian urusan pemerintahan.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Hasil Autopsi Brigadir J Boleh...

"IKO Polhukam nantinya akan mempunyai empat fungsi, pertama untuk mengukur kinerja, sinergi, dan efektivitas fungsi koordinasi bidang Polhukam," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/7/22).

Selain itu, Mahfud memaparkan, untuk memetakan kekuatan dan kelemahan koordinasi di bidang Polhukam. Selanjutnya, kata Mahfud, untuk memetakan sumbatan tusi koordinasi, dan untuk menetapkan strategi dan langkah perbaikan kebijakan koordinasi Kemenko Polhukam.

Berdasarkan hal tersebut, Mahfud mengatakan bahwa peristiwa besar seperti Pemilu mesti disiapkan dan dikawal dengan baik serta dikoordinasikan dengan matang. Dia menegaskan, pihaknya akan mengawal kelembagaan.

"Sebentar lagi Pemilu, kita sepakat Pemilu 2024 kita yang harus kawal, kelembagaannya, proses hukumnya, anggarannya mungkin di Kementerian Keuangan tetapi kita harus kawal agar tidak boros tetapi tidak menyebabkan tidak bisa jalan. Apalagi beberapa bulan lagi ada pengumuman Parpol yang terverifikasi di dalam Pemilu, kita semua harus siap menjaga negara ini," papar Mahfud.

Mahfud menuturkan, hal tersebut juga termasuk daerah otonom baru Papua yang perlu dikoordinasikan dengan baik yang mencakup persiapan pembentukan pemerintahan dan memetakan Dapil dan Proses Pemilu di wilayah tersebut. Dia memaparkan, daerah otonomi baru di Papua juga termasuk pekerjaan sendiri, karena hal tersebut terkait dengan banyak hal. 

"Satu, dengan DOB dibentuk tiga provinsi, berarti awal 2023 harus sudah terbentuk pemerintahannya. Karena kita akan segera memetakan Dapil dan proses Pemilu di daerah baru yang di UU lama tidak ada," jelas Mahfud.

Mahfud juga menyinggung soal pentingnya koordinasi mengenai Ibu Kota Negara (IKN) dan DKI Jakarta kaitannya dengan momentum politik pada tahun 2024.

Baca Juga: PSI "Sesak Dada" Liat Angka Putus Sekolah DKI Jakarta, Padahal Anies Mantan Menteri Pendidikan!

"IKN pun nanti Pemilu-nya masuk Provinsi Kalimantan Timur atau khusus? Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada sekarang juga Pemilu-nya bagaimana, sekarang sudah tidak ibu kota di tahun 2024, pemilihnya apakah sama? Ini semua butuh koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang bagus, mantap, dan terukur, misalnya melalui Indeks Koordinasi seperti yang kita luncurkan hari ini” ungkap Mahfud.