Analisis Refly Harun Tajam: Aneh Warga Luar DKI Jakarta Kritik Anies Baswedan, Kalau Jokowi Satu Indonesia karena…
Akhirnya Gapura Chinatown Glodok Pancoran kembali tegak setelah melewati sejarah yang panjang.
Gapura aslinya didirikan sejak abad ke-18, lalu dihancurkan ketika masa pendudukan Jepang, hingga kemarin, Kamis(30/6) akhirnya kembali berdiri kokoh dan menjadi salah satu icon baru di Jakarta.
Gapura ini menjadi penanda sebuah kawasan bersejarah yang telah menjadi tempat warga Jakarta berkumpul dan berinteraksi sejak begitu lama. Di sini identitas dan budaya Chinatown (Pecinan) bertumbuh dan ikut mewarnai Jakarta, serta ikut menegaskan posisi Jakarta sebagai kota global.
Kemarin turut hadir pada momen bersejarah ini, meresmikan Gapura Glodok Pancoran bersama teman-teman Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).
Peresmian ini menjadi pengingat kita bersama bahwa keberagaman yang ada di sekitar kita adalah karunia dari Yang Maha Kuasa, sementara, persatuan adalah ikhtiar kita bersama. Hal ini harus kita rawat bersama-sama. Semoga tegaknya gapura ini juga menjadi penanda bahwa Kota ini penuh dengan sejarah, serta kesetaraan akan hadir untuk semuanya.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada saudara- saudara kita dari Perhimpunan INTI, atas semua peran yang sudah diberikan untuk pembangunan Kota ini. Sebab tanpa kolaborasi ini, tentu akan sulit untuk menghadirkan kesetaraan di Jakarta. Selain itu juga kami mengapresiasi peran Dinas Kebudayaan, untuk semakin mengembangkan daya tarik kawasan Pecinan sebagai salah satu obyek wisata di Jakarta.
Semoga melalui pembangunan gapura ini, tidak hanya akan menjadi nilai tambah tersendiri untuk semakin menarik wisatawan, namun juga sebagai pengingat dalam merawat nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan kepada kita.
#GapuraGlodokPancoran
#JakartaHajatan495
#PerhimpunanINTI
#JakartaKotaGlobal | Kredit Foto: Instagram/ Anies Baswedan
Sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak pernah gagal mendapat perhatian publik. Selain karena jabatannya yang strategis tersebut, sosok Anies saat ini dinilai sebagai kandidat calon presiden terkuat.
Paling tidak di sejumlah lembaga survei mengatakan demikian, bahkan Anies dianggap sebagai calon terkuat di luar lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan situasi ini, Anies tak jarang mendapat “serangan” masih dari pihak-pihak yang kontra terhadap dirinya.
Mengenai kritikan kepada sosok Anies Baswedan ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat suara. Menurutnya, Anies memang menjadi salah satu sosok yang kerap menjadi bahan serangan pihak yang disebut Buzzer.
“UAS, HRS, Anies Baswedan, selalu menjadi objek olok-olok kelompok orang-orang yang disebut sebagai buzzer. Saya tidak tahu kenapa, saya juga heran padahal yang disampaikannya baik-baik saja, toh untuk memperbaiki negara dan konteksnya adalah sebagai check and balances, untuk kontrol terhadap kekuasaan,” jelas Refly.
Refly pun mengeaskan kritik terhadap Anies adalah sesuatu yang dibolehkan bahkan wajib disampaikan hal ini karena Anies adalah penguasa DKI Jakarta.
Dengan kuasa tersebut, maka para pejabat yang diamanahkan punya tugas sebagaimana diatur dalam kontitusi yakni mensejahterakan rakyat.
“Kalau kritik terhadap Anies boleh saja karena dia penguasa, paling tidak penguasa DKI… Jadi kalau konsep tata negara saya yang harus dikritik itu penguasa, yang memegang uang dan kekuasaan karena dia punya mandat untuk menyejahterakan rakyat. Jadi kalau dia nggak amanah dia tidak melaksanakan apa yang ditugaskan di kontitusi maka dia patut dikritik karena dia penguasa,” ujar Refly
Namun, Refly memberikan catatan penting terkait kritik terhadap penguasa ini. Menurutnya kritikan harus juga sesuai porsinya antara penguasa dan orang yang berada dalam naungan kekuasaan tersebut.
Maka menurut Refly aneh jika ada warga non DKI Jakarta yang kerap mengkritik Anies bahkan kadang tanpa dasar yang jelas. Berbeda dengan sosok Jokowi yang mana memang kapasitasnya seorang Presiden, jadi siapapun rakyat boleh mengkritik Jokowi.
“Tapi kalau mengkritik Gubernur DKI ya lebih pantas warga DKI, kalau bukan waga DKI rasanya aneh, misalnya warga Depok apalagi warga luar jakarta yang jauh, itu tidak relevan, tapi mengkritik Jokowi itu seluruh Indonesia karena he is the President of Republic Indonesia. Jadi konsep bertatanegaranya harus jelas dulu,” ungkap Refly.
Refly pun mengingatkan bahwa kritik harus punya pijakan jelas, bukan hanya soal senang dan tidak senang pada seseorang.
“Kalau kita mau mengkritik maka kritik tersebut harus kritik yang jelas dasar dan paradigmanya. Jangan mengkritik karena senang dan tidak senang. Jadi kalau saya mengkritik Jokowi bukan karena saya tidak suka, tapi karena he is the president republic of Indonesia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
