Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ferdy Sambo Bawa Petaka Buat Jokowi, Dahlan Iskan: Bola Panas, Istilah ''Oknum'' Tidak Laku Lagi

Ferdy Sambo Bawa Petaka Buat Jokowi, Dahlan Iskan: Bola Panas, Istilah ''Oknum'' Tidak Laku Lagi Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo (tengah) berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Jumat (26/8/2022) dini hari. Pimpinan sidang KKEP yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol Ahmad Dofiri memutuskan bahwa Ferdy Sambo disanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri selain itu juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari atas kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. | Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dahlan Iskan terus menyoroti perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua alias Brigadir J, lewat tulisannya, dirinya menyoroti bagaimana pembunuhan yang didalangi oleh Ferdy Sambo meluas.

Opini publik sudah berkembang jauh sampai ke mafia perjudian, tambang batu bara ilegal, tambang nikel gelap, dan lembaga di luar struktur Polri. Bahkan sampai ke soal gaya hidup hedonis di lingkungan Polri.

Baca Juga: Dampingi Jokowi, Habib Luthfi: Kami Bangga Menjadi Bangsa Indonesia

Istilah ''saweran Sambo sampai di mana-mana'' juga muncul di sekitar perkara ini –padahal Farel yang menyanyi di halaman istana saja tidak ada yang nyawer.

Istilah ''oknum'' tidak laku lagi. Padahal biasanya kata oknum bisa jadi jalan keluar di banyak kasus yang menyangkut aparat. Kasus Ferdy Sambo ini tidak bisa lagi dibilang oknum.

Rombongannya begitu masal. Yang diperiksa saja 93 personel. Belum lagi yang namanya disebut di skema-skema yang beredar di medsos.

Saya bisa membayangkan betapa sumpek suasana kebatinan Kapolri. Terlalu banyak yang harus ditindak. Terlalu banyak tekanan. Dari dalam. Dari luar. Dari bawah. Dari atas.

UU pemisahan Polri dari TNI telah membuat Polri langsung di bawah presiden. Presiden-presiden sebelum Pak Jokowi periode ke-2 mungkin senang-senang saja.

Polri justru bisa dipakai alat langsung untuk mendukung visi-misi seorang presiden. Tapi begitu ada masalah yang demikian berat sekarang ini nama presiden langsung terkait: harus mencari jalan keluar.

Tidak mudah. Jangan-jangan presiden juga sulit mencari pilihan: siapa orang di dalam Polri yang tidak terkait Sambo dan sawerannya. Mungkin ada.

Tapi juga sulit mencari orang dalam seperti tergolong netral. Yang tidak terkait dengan kubu-kubu yang ada di dalam.

Padahal tuntutan rakyat sangat jelas: Polri harus direformasi. Tapi tidak mungkin reformasi bisa dilakukan mendadak.

Belum ada konsep yang siap pakai: Polri seperti apa yang diinginkan dalam reformasi itu. Paling singkat Polri baru bisa direformasi lima tahun lagi.

Lalu bagaimana Polri selama belum ada reformasi? Jangan-jangan Presiden Jokowi punya pikiran yang lagi saya pikirkan ini: untuk sementara Polri kembali ke bawah TNI, tapi bukan bagian dari TNI.

Baca Juga: Kak Seto Pilih "Pelihara Anak Jenderal", Kukuh Ingin Istri Ferdy Sambo Tak Masuk Jeruji Besi

Tentu jajaran TNI sendiri harus ditanya: mau atau tidak. Purnawirawan jenderal bintang 4 yang saya ajak bicara tidak setuju itu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: