Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Keras! Sebut Ulah Walk Out PKS Soal Kenaikan Harga BBM Hanya Cari Muka Saja, Fahri Hamzah: Sudah Tidak Ada Harganya di Mata Masyarakat!

Keras! Sebut Ulah Walk Out PKS Soal Kenaikan Harga BBM Hanya Cari Muka Saja, Fahri Hamzah: Sudah Tidak Ada Harganya di Mata Masyarakat! Kredit Foto: Instagram Fahri Hamzah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan segenap menteri-menterinya menjadi hal yang patut disoroti masyarakat.

Mengenai hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengingatkan dan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Fahri pun mendesak agar para pejabat bisa rendah hati memahami kondisi hidup rakyat yang sedang sulit.

"Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

Fahri menyebut, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Terlebih pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

Baca Juga: Nggak Khawatir Apa Lagi Ketakutan, Respons Anies Baswedan Setelah Keluar dari KPK Bikin Melongo Semua Orang: Senang Sekali Membantu KPK!

"Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ungkapnya.

Menurut Fahri, seharusnya pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat. Kebijakan menaikan BBM menurutnya sarat akan kepentingan di balik layar.

"Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," tuturnya.

Baca Juga: UMP Jateng Rp1,9 Juta, Ganjar Pranowo Disentil: Buruh dan Rakyat Jateng Aja Tak Sejahtera, Gimana Mau jadi Presiden!

Baca Juga: Pendukungnya Sebut Anies Kerap Diserang Isu Hoaks, Waketum Partai Garuda Sentil: Jika Tidak Mampu Menari, Jangan Salahkan Lantainya

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: