Kementerian PAN-RB Nilai Reformasi Birokrasi Kemensos Alami Peningkatan Signifikan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui reformasi birokrasi yang sistematis dan konsisten, Kemensos melakukan transformasi birokrasi yang lebih transparan, akuntabel dan melayani masyarakat. 

Di hadapan tim Evaluator Kementerian PAN-RB, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) memaparkan langkah-langkah dan capaian Kemensos dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk membangun birokrasi yang lebih responsif dan berkinerja, Kemensos telah mengembangkan inovasi program, penataan kelembagaan, pengembangan teknologi, serta mendekatkan layanan, membuka akses partisipasi dan pengawasan masyarakat. 

Baca Juga: Kisah Pemuda Papua Bangkit Melawan Keterbatasan, Kemensos Hadir Menawarkan Kesempatan

Risma menyatakan masyarakat bisa memanfaatkan berbagai aplikasi pengaduan seperti SP4N-Lapor!, PPID, Whistleblowing System KPK, dan aplikasi Cek Bansos Kemensos, bila mereka menghadapi berbagai masalah di lapangan.

"Di aplikasi cekbansos, misalnya, masyarakat bisa mendaftarkan dirinya bila namanya belum masuk basis data. Dan bisa menyanggah orang lain yang dipandang tidak layak mendapatkan bantuan," kata Risma, dalam keterangan resmi, Kamis (15/9/2022). 

Untuk meningkatkan respons cepat, Kemensos juga membangun Command Center (CC). Layanan ini beroperasi 24 jam perhari dengan diawaki oleh petugas yang hadir di ruang CC. Petugas menerima layanan telepon 171 yang akan segera direspons petugas. 

Baca Juga: DPR-RI Dukung Program ATENSI Milik Kemensos

CC dilengkapi dengan berbagai fasilitas monitoring dalam layar digital, termasuk di dalamnya layanan informasi kebencanaan. Fasilitas ini memungkinkan petugas dapat mendeteksi lokasi gempa dengan realtime, dan memotret kondisi lokasi bencana. Dengan kemampuan ini, memungkinkan penanganan darurat lebih cepat kepada penyintas bencana. 

Layanan dalam CC juga menyediakan geotagging pada lokasi tempat tinggal penerima bantuan. "Dengan begitu, dapat diketahui apakah bantuan tepat sasaran atau tidak. Aduan masyarakat terkoneksi dengan pendamping lapangan di daerah secara langsung," kata Risma, pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.