Jegal-menjegal Jelang Pilpres 2024 Makin Ramai, Pengamat Sebut Langkah Anies dan Ganjar Bisa Terhenti: Sangat Ketat!

Analis politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto, menyebut persaingan di Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 mendatang akan berlangsung dengan ketat. Hal ini merespons adanya isu upaya penjegalan sejumlah tokoh, termasuk Anies Baswedan.

Sebelumnya, Mantan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung adanya upaya penjegalan bagi Partai Demokrat di pemilu 2024 yang diarahkan hanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, mencuat pula wacana duet Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kabarnya bakal diusung 3 partai, yakni Demokrat, NasDem, dan PKS. Di lain sisi, isu paket Prabowo Subianto-Puan Maharani dengan koalisi PDIP, Gerindra, dan PKB juga mencuat.

Baca Juga: Mardani PKS Soal Penjegalan Anies Baswedan: Setiap Orang Melakukan Banyak Hal kepada Terget dan Tujuannya!

Terakhir paket Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB): Golkar, PAN, dan PPP. Jika ini terjadi, hanya ada tiga pasangan calon presiden 2024.

"Persaingannya juga akan sangat ketat. Cukup berimbang untuk diikuti perkembangannya," kata Andi Ali, Senin (19/9/2022).

Hanya, isu ini masih sangat dinamis dan abu-abu. Berkembang pula isu bahwa ada upaya pihak tertentu untuk melakukan kartel partai untuk menjegal Anies dan Ganjar.

Ada isu bahwa ada upaya PDIP untuk memborong partai, agar Anies dan Ganjar ini tidak memiliki perahu untuk maju. Hal itu tergambar safari politik Puan ke sejumlah tokoh seperti Surya Paloh dan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Bukan cuma Anies, Gerindra juga Sebut Prabowo Mau Dijegal di Pilpres 2024, Kampanye Hitam Dimulai?

Sehingga, isu Nasdem koalisi dengan Demokrat dan PKS itu masih sangat abu-abu. Pasalnya, di berbagai pertemuan Surya Paloh juga pernah menyebut mendukung beberapa figur.

"Surya Paloh ke Prabowo, kan, ngomongnya juga gitu: mendukung maju. Jadi foto beredar pertemuan Anies, AHY, Surya Paloh, dan Pak JK (Jusuf Kalla) itu belum jelas juga," katanya.