Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pelancong Asing Diberi Kelonggaran Oleh Jepang, Perdana Menteri Kuak Persyaratannya

Pelancong Asing Diberi Kelonggaran Oleh Jepang, Perdana Menteri Kuak Persyaratannya Kredit Foto: Reuters/Stanislav Kogiku
Warta Ekonomi, Tokyo -

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menegaskan, negaranya akan melonggarkan pembatasan Covid-19 terhadap turis asing, pada bulan depan.

Mulai 11 Oktober, Jepang akan memulihkan pariwisata individu dan perjalanan bebas visa kepada orangorang dari negara tertentu. Sepanjang mereka telah divaksinasi.

Baca Juga: Jepang Fokus Perbanyak Jumlah Pelancong Asing, Ternyata Ini yang Dilakukan

Ini adalah langkah kunci dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata Jepang, yang saat ini ingin mendulang berkah dari penurunan nilai mata uang yen ke level terendah dalam 24 tahun terakhir.

Selama dua tahun terakhir pandemi Covid, Jepang menutup pintu kunjungan turis mancanegara. Bertahan dengan sejumlah pembatasan paling ketat di antara negara-negara ekonomi utama.

Baru mulai Juni lalu, Jepang membuka kedatangan terhadap bertahap. Namun, hingga akhir Juli, turis asing yang datang hanya 8.000 orang.

Padahal sebelum pandemi, Jepang kedatangan lebih dari 80 ribu orang sehari. 

Selaras Dengan G7

Dalam pidatonya di Bursa Efek New York pada Kamis (23/9), Kishida menegaskan, Jepang akan menyelaraskan kebijakannya dengan negara-negara G7 lainnya.

"Kami adalah bangsa yang berkembang melalui arus bebas orang, barang, dan modal. Pandemi Covid, tentu saja mengganggu semua manfaat ini. Karena itu, kami akan melonggarkan pembatasan Covid, agar setara dengan Amerika Serikat,"  kata Kishida, seperti dikutip Reuters, Kamis (23/9).

Sebelum pandemi, Jepang memiliki perjanjian pengabaian visa dengan hampir 70 negara dan wilayah, termasuk Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, dan banyak tetangga Asia.

Berbagai lobi yang dilakukan kalangan bisnis dan perusahaan perjalanan telah mendesak pemerintah Jepang, untuk melonggarkan kontrol perbatasannya lebih cepat.

Langkah yang tidak sejalan dengan mitra dagang utama, dapat menyebabkan Jepang tertinggal secara ekonomi.

Baca Juga: Jokowi Digugat ke Pengadilan Negeri Soal Dugaan Ijazah Palsu saat Pilpres 2019, Kalau Terbukti: Ngeri! Berarti Mereka...

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Editor: Muhammad Syahrianto

Advertisement

Bagikan Artikel: