KSP Moeldoko Ikut Komentari Penangkapan Lukas Enembe, Pengamat: Cukup KPK Saja

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko ikut ambil bagian dalam ramainya pemberitaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe.

Dia bahkan sempat mengatakan kepada media apa perlu TNI dikerahkan untuk menjemput Gubernur Papua tersebut. Pernyataan Moeldoko ini menurut Achmad Nur Hidayat selaku Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute cukup mengejutkan. 

Baca Juga: Disinyalir Bela Lukas Enembe, Giring Ganesha: AHY Malah Jadi Jubir Tersangka Korupsi!

“Permasalahannya apakah hal tersebut merupakan ranah TNI untuk melakukan penjemputan terhadap Gubernur Papua yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus Gratifikasi,” kata dia melalui pernyataan tertulis, Jumat (30/09/22)/

Achmad mengatakan, memang pasca ditetapkan sebagai tersangka Lukas Enembe, sama sekali belum pernah hadir ke gedung KPK. 

“Yang hadir ke Gedung KPK adalah tim kuasa hukum Lukas Enembe, yang menjelaskan bahwa Lukas Enembe dalam kondisi sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan KPK di Jakarta,” katanya. 

Menurut Achmad pula, statement Kepala KSP Moeldoko tidak diperlukan. Dalam hal ini mestinya KPK lah yang menyampaikan terkait penanganan Lukas Enembe tersebut. 

Baca Juga: Pamerkan Hedonisme, Mantan Kapolda Papua Minta Lukas Enembe Mundur dari Jabatannya: Sedih Hati Kita Ini...

Ia juga mengungkap, apa yang terjadi saat ini soal statement Kepala KSP Moeldoko yang mengatakan apakah TNI perlu dikerahkan untuk merespon penolakan Lukas Enembe terhadap panggilan KPK apakah hal tersebut adalah hal yang wajar disampaikan seorang Kepala KSP. 

“Dalam situasi yang sedang memanas di Papua saat ini bukankah statement Moeldoko tersebut akan justru membuat situasi di Papua akan memanas,” jelasnya. 

Ia juga menambahkan, proses hukum terhadap gubernur Papua Lukas Enembe mestinya ditangani secara cepat dan profesional oleh KPK. 

“Jangan sampai proses hukum ini menciptakan situasi yang tidak kondusif di Papua,” tambahnya. 

Baca Juga: Keras! Tanggapan Moeldoko pada Kasus Lukas Enembe: Kalau Perlu Kerahkan TNI, Apa Boleh Buat

Karena jika itu yang terjadi menurutnya, maka yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Papua karena kondisi Papua menjadi tidak aman.