Implementasi UU TPKS, UPTD PPA Hadirkan Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebut, pembentukan Penyelenggaraan Layanan Terpadu di daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan upaya pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, menyambut baik langkah terdepan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah dengan meresmikan UPTD PPA Kota Semarang. Melalui UPTD PPA ini, jelasnya, ke depannya penyelenggaraan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara cepat dan tepat oleh petugas layanan serta merespons setiap kebutuhan korban kekerasan.

Baca Juga: Hadapi Resesi Global, Menteri PPPA Dorong Akselerasi Bisnis Digital Bagi Perempuan

"Sebagai pelayan masyarakat, kita tentunya perlu memastikan bagaimana korban dalam penanganan pertama mendapatkan layanan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan korban," ujar Menteri PPPA dalam keterangannya, Minggu (11/12/2022).

Bintang mengungkapkan, merujuk amanat Penyelenggaraan Layanan Terpadu di dalam UU TPKS, layanan UPTD PPA akan diselenggarakan secara one stop services di mana korban akan diterima dan ditangani secara langsung di tempat dan tidak berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya. Seluruh aturan penyelenggaraan layanan terpadu ini akan dipastikan alur kerjanya melalui Peraturan Presiden turunan UU TPKS.

"UPTD PPA merupakan tombak dan garda terdepan perlindungan perempuan dan anak di daerah sehingga keberadaannya dalam memberikan layanan terbaik perlu terus ditingkatkan. Apalagi, kehadiran UU TPKS makin menguatkan keberadaan UPTD PPA sebagai lokasi rujukan pertama bagi korban kekerasan untuk melapor," katanya.

"UPTD PPA akan menjadi lokasi aman, wadah penanganan, pendampingan, perlindungan, pemulihan korban, keluarga korban, dan/atau saksi korban. Tidak ada lagi korban yang berpindah-pindah atau mobile dalam mendapatkan layanan dibutuhkan karena kini UPTD PPA memberikan pelayanan terintegrasi," lanjut Menteri PPPA.

Menteri PPPA menekankan, UPTD PPA dengan mekanisme one stop services berkembang dalam menghadirkan layanan terintegrasi dan bekerja sama dengan berbagai mitra pada sektor kesehatan, lembaga pemasyarakatan, hukum, dan lainnya. Dia menegaskan, kunci keberhasilan dalam penanganan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak ada pada komitmen, kerja nyata, serta kolaborasi dari setiap pihak yang terkait, baik dari UPTD PPA, Aparat Penegak Hukum (APH), hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA).

Sementara, Plt. Walikota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyatakan kesiapan serta komitmen Kota Semarang dalam mengimplementasikan mandat UU TPKS melalui kehadiran UPTD PPA. Selain itu, Hevearita menegaskan Kota Semarang juga terus mengupayakan perlindungan serta pemenuhan hak anak melalui Peraturan Daerah Kota Layak Anak yang dalam kurun waktu dekat ini siap dirampungkan dan kolaborasi berkelanjutan dengan APSAI Kota Semarang.

Menurut Hevearita, berkat kerja sama dan kolaborasi dari berbagai macam pihak, Kota Semarang sudah mengalami banyak kemajuan dan proses-proses yang bisa terselesaikan dalam upaya penuntasan permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Salah satunya adalah transformasi Jaringan Pelayanan Terpadu Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang yang Bernama PPT SERUNI menjadi UPTD PPA.

Baca Juga: Saung SAPA, Bukti KemenPPPA Dukung Pemberdayaan Perempuan Korban Gempa Cianjur

"Hadirnya UPTD PPA Kota Semarang menjadi sebuah lembaran baru dalam komitmen Kota Semarang meminimalisasi dan menuntaskan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ungkapnya.

Hevearita menambahkan, dengan kehadiran UPTD PPA Kota Semarang serta Peraturan Daerah Kota Layak Anak yang tengah digodok, Kota Semarang mampu meningkatkan peringkat Nindya menjadi Utama dalam waktu dekat. Komitmen Kota Semarang menuju Kota Layak Anak dapat terealisasikan bilamana seluruh pihak dari berbagai macam aspek pembangunan ikut berpegang tangan, bekerja bersama, mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.