Tuntutan Permintaan Maaf Pihak Kementrian Keuangan Kepada Bupati Meranti, Disebut Pengamat Bukan Win-win Solution

Beberapa waktu yang lalu media sosial dihebohkan oleh pernyataan Bupati Meranti H Muhammad Adil pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Kamis (8/12/2022). 

Adil telah mengkritisi psecara keras pemerintah pusat dalam pembagian dana bagi hasil (DBH) produksi minyak yang diberikan oleh Kemenkeu yang nilainya dianggap kecil.

Dalam video yang beredar tersebut H. Muhammad Adil menjelaskan bahwa Meranti merupakan daerah termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,68 persen. Padahal wilayah ini merupakan penghasil minyak mentah.

Baca Juga: Tidak Cuman Sebut Iblis dan Setan, Bupati Meranti Blak-blakan Bilang Dirinya ‘Eneg’ Lihat Pegawai Kemenkeu

“Di video tersebut Bupati Meranti ini tampak sangat geram karena merasa wilayahnya diperlakukan tidak adil dalam pembagian DBH pengeboran minyak hingga mempertanyakan isi Kementrian Keuangan itu iblis atau setan,” kata Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Selasa (13/12/22).

.

Menurut Achmad, sangat disayangkan respon dari Kemenkeu yang tidak mencerminkan empati sebagai negarawan dan tidak menyentuh substansi yang menjadi sumber keresahan Adil yaitu Meranti adalah Daerah termiskin padahal penghasil minyak mentah.