Kritik Etika Bupati Meranti yang Kecewa Soal Dana Bagi Hasil, Anggota DPR: Dia Maki-maki pun Gak Akan Ada Perubahan

Kemarahan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang viral ikut ditanggapi oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Ia menyebut aspirasi yang disampaikan dengan luapan emosi itu tidak akan menghasilkan apa-apa.

Seperti diketahui, M. Adil kecewa dan mempertanyakan soal dana bagi hasil (DBH) Migas kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menanggapi hal itu, Doli menyebut aturan terkait DBH sudah tertuang dalam undang-undang sehingga untuk melakukan perubahan harus melalui perubahan undang-undang itu sendiri.

Baca Juga: Tanggapi Kritik Bupati Meranti, PKS Usul Kebijakan Dana Bagi Hasil Masuk Undang-undang Migas

"Apa yang jadi keinginannya nggak akan terwujud, karena kalau nggak ada perubahan undang-undang nggak mungkin apa maunya itu direalisasikan," kata Doli di Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022).

Doli menyoroti sikap Adil. Ia mengingatkan, pentingnya pejabat publik mengedepankan etika jabatan.

"Nggak bisa juga sembarangan, toh kalau dia maki-maki gak akan ada perubahan. Perubahan itu ada di undang-undang. Jadi dia mau maki-maki siapa-siapa juga itu akan menimbulkan masalah baru," kata Doli.

Apalagi, kata Doli, seorang kepala daerah yang tidak hanya harus memiliki etika jabatan, melainkan juga kode etik.

"Pejabat ini ada kode etiknya loh. Kepala daerah itu diatur dalam sebuah peraturan perundangan yang nggak boleh melawan pemerintah pusat. Nah itu nanti bahaya kalau misalnya terus dibiasakan kayak gitu," kata Doli.

Sebelumnya, Muhammad Adil menjadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH migas. Hal itu, ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Baca Juga: Ditegur Keras Anak Buah Jokowi, Ucapan Bupati Meranti Bisa Berujung Penjara Seumur Hidup!

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti mengancam angkat senjata hingga pindah ke negara tetangga, Malaysia. Pernyataan Adil dipicu persoalan DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai.

"Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).