Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Rudi Valinka Ogah Lapor KPK Usai Lempar Isu Korupsi Bansos DKI Era Anies, Netizen: Halusinasi Atau Ada yang Bayar Lo?

Rudi Valinka Ogah Lapor KPK Usai Lempar Isu Korupsi Bansos DKI Era Anies, Netizen: Halusinasi Atau Ada yang Bayar Lo? Kredit Foto: Twitter/Rudi Valinka
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pegiat media sosial Rudi Valinka belakangan menjadi sorotan usai mengunggah sejumlah bukti dugaan adanya korupsi bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan melalui Twitter yang kemudian menjadi isu panas.

Tak butuh waktu lama, unggahan Rudi dalam akun @kurawa ini seketika viral dan mendapat tanggapan dari banyak pihak, tak terkecuali para pendukung Anies Baswedan yang menyarankannya untuk segera lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Rudi Valinka Tak Gubris Tantangan Laporkan Tuduhan Korupsi Bansos DKI, Warganet: Ada yang Bayar untuk Ngoceh?

"Jika ada bukti silahkan Laporkan Ke KPK Siapapun TOKOH nya jika Terlibat korupsi Gua Yakin Tidak akan ada Yang Bela. Tapi Jika Tidak ada bukti Dan cenderung Ke Fitnah Silahkan BERSIHKAN Nama Baik Nya…… Simpel," tulis akun @Catatan_ali7, membalas tuduhan tersebut.

Bukannya melaporkan, Rudi Valinka melalui akun twitternya berkelit terkait tantangan itu. "Banyak yang bilang kasus ini Laporin Langsung dong ke Aparat hukum? Selama ini kan lo pada paham NO VIRAL NO ACTION.. Gue sdh buka sedetail ini bahkan sudah Viral sekalipun tetap B aja tuh.. Ingat kasus ini bukan delik aduan .. dugaan korupsi kan uang negara punya," tulisnya di akun twitter.

Pernyataan itu pun ramai dibahas warganet. Pasalnya, dalam 2 tahun terakhir nyaris tak ada laporan masyarakat terkait keluhan soal Bansos di DKI. Bahkan, sebagian warganet menyimpulkan Rudi Valinka hanya berani menebar fitnah.

"Fakta di lapangan yg berbicara. Dn tntu saja harus sinkron dgn data2 yg ada. Kalau trjadi pnyelewengn dn bnyak keluhan dr msyrkat tentu DKI sdh trmasuk propinsi yg bnyak kena laporan dari wrgny saat itu. Faktanya yg trjadi saat itu brbanding terbalik dari apa yg dibicarakn si Rudi," tulis akun @haneena81ah sembari membagikan data resmi dari KPK.

Baca Juga: Mantan Anak Buah Anies Kasih Pembelaan Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, Warganet Setuju: Beras Busuk Milik Jin Buat Fitnah Pak Anies

"No viral no action itu untuk kasus penculikan atau perselingkuhan, kalo untuk urusan politik apalagi yg bersangkutan notabene sebagai oposisi, masak lembaga pemerintah ga ngerespon kalo ada laporan masuk, ini mah kasus lemah yg ga jelas buktinya," tegas netizen lainnya.

"Lu laporin lah kalau punya bukti, bukan kah selama ini kalau pihak kalian yg lapor langsung cepat di tanggapi, kalau oposan yg lapor malah oposan nya yg kena tangkap1," balas warganet lainnya.

"Gmn gw percaya Ama Lo! Lo bukan siapa2!! DPRD DKI bukan, pejabat Pemprov bukan, ASN pemprov dki bukan juga …apalagi pejabat pempus… Semua itu halusinasi mu atau ada yg mmbayar Lo untuk ngoceh?," ketus lainnya.

"Artinya… lu Fitnah. jgn dikira apa yg keluar dari mulut lu ini adalah semua kebenaran. banyak fitnah juga selama ini dengki dan penyakit hati. kan pemerintah kontra anies harusnya mudah hal ini. segerakan usut dan lihat siapa yg salah, agar nga banyak fitnah.," kritik lainnya.

Baca Juga: Temuan Beras Rusak Diduga Bukti Korupsi Bansos DKI, Dinsos Janjikan Ini

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Premi Lasari, buka suara soal tuduhan dari Rudi Valinka tersebut.

Premi menyampaikan, penyaluran bansos DKI 2020 turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengelolaan Keuangan (BPK), serta Inspektorat. Dia pun mengklaim telah melaporkan penyaluran bansos DKI 2020 pada 2021.

"Ya ada KPK, BPK, ada Inspektorat. Jadi kami kontraknya di 31 Desember 2020 dengan Pasar jaya selesai. LKPJ nya kan 2021 ya," jelas dia.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Bansos Era Anies Sangat Keterlaluan, Pengamat Siap Buat Laporan ke KPK: Pj Gubernur DKI Heru Bisa...

Premi menyatakan siap dipanggil KPK apabila diminta keterangan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi Bansos DKI 2020 itu.

"Jelas dong, sebagai perangkat daerah kita harus memberikan keterangan sebaik-baiknya," ungkap dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Advertisement

Bagikan Artikel: