Ada Indikasi Ketidakadilan yang Melibatkan Tenaga Kerja China di Bentrokan Morowali, Anwar Abbas Minta Pemerintah Berbenah: Menyakiti...
Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas ikut menyoroti soal bentrokan berdarah yang terjadi di Morowali yang melibatkan kelompok karyawan di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Menurutnya, ada dugaan ketidakterbukaan pihak PT GNI soal kegiatan usahanya mulai dari mengeruk sumber daya alam untuk kepentingan pribadi, termasuk perihal tenaga kerja yang mulai ramai diperbincangkan.
Sebagaimana diketahui, kabar yang berhembus diduga bentrokan yang berujung tewasnya dua orang ini disebabkan adanya diskriminasi hak tenaga kerja asal Indonesia dan tenaga kerja asing khususnya Tiongkok (China). Ia pun menegaskan seharusnya, pekerjaan yang memang bisa dilakukan oleh anak bangsa tidak boleh diberikan kepada tenaga kerja asing.
“Semestinya semua pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak- anak bangsa jangan diberikan kepada tenaga kerja dari Tiongkok sana,” jelasnya.
Bukannya tanpa alasan, menurut Abbas, hal tersebut jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai dan semangat yang ada dalam pasal 33 UUD 1945, karena dari pasal tersebut negara atau pemerintah dituntut untuk bisa memberikan pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh anak-anak bangsa kepada anak-anak bangsa sendiri dan jangan diberikan kepada tenaga kerja asing agar sebesar-besar kemakmuran rakyat dapat kita wujudkan.
“Tetapi dalam hal ini PT GNItampaknya belum melaksanakannya, ini terlihatdari banyaknya tenaga kerja asing dari tiongkok yang bekerja disana sehingga hal demikian tentu jelas akan menyakiti hati kita sebagai rakyat terutama para pekerja yang berasal dari Indonesia di PT GNI tersebut karena mereka tahu bahwa kitalah sebagai bangsa yang punya sumber daya alam (SDA) tersebut tapi kenapa orang lain yang menikmatinya,” ujarnya.
Baca Juga: Bukan Aher atau AHY, Relawan Berharap Sosok Ini Jadi Cawapres Anies Baswedan, Siapa?
Atas insiden yang mengakibatkan dua orang pekerja tewas ini, serta dugaan adanya ketidakadilan yang merugikan masyarakat Indoneisa, Anwar Abbas meminta agar pemerintah berbenah.
“Adilkah ini? tentu tidak adil. Oleh karena itu kita harapkan agar pemerintah bisa menata ulang kembali hal-hal yang menyangkut pengelolaan SDA dan SDM yang dilakukan oleh PT GNI dan pemerintah dalam hal ini tentu tidak boleh tunduk kepada para investor asing tersebut karena kita adalah negara dan bangsayang berdaulat dan mereka harus menghormatinya,” ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Advertisement