Anggota NATO Ini Sampai Bilang Swedia Bodoh Gara-gara Pembakaran Al-Qur'an

Warta Ekonomi, Budapest -

Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto menyebut Swedia melakukan kebodohan karena mengizinkan aksi pembakaran Al-Qur'an oleh politisi sayap kanan Rasmus Paludan di negaranya.

Menurut Szijjarto, pembiaran atas aksi Paludan menyebabkan Turki menangguhkan pembicaraan tentang aksesi Stockholm ke Organisasi Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

Baca Juga: Turki Enggak Bercanda Kasih Perlakuan Spesial ke Finlandia, Swedia Mohon Maaf Jangan Iri

Szijjarto mengatakan, aksi pembakaran kitab suci agama lain adalah hal yang tak dapat diterima.

"Sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang Katolik, saya harus mengatakan bahwa pembakaran kitab suci agama lain adalah tindakan yang tidak dapat diterima," ucapnya dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu di Budapest, Selasa (31/1/2023), dikutip laman Daily Sabah.

Dia kemudian menyinggung komentar Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson yang menilai aksi Rasmus Paludan sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berbicara.

"Menyatakan bahwa pembakaran kitab suci adalah bagian dari kebebasan berbicara merupakan kebodohan," ujar Szijjarto.  

Ia menyarankan Swedia untuk mengambil tindakan berbeda atas aksi pembakaran Al-Qur'an jika ingin memperoleh dukungan Turki untuk menjadi anggota NATO.

“Jika suatu negara ingin bergabung dengan NATO dan berusaha untuk mendapatkan dukungan Turki, mungkin negara itu harus bersikap sedikit lebih hati-hati,” kata Szijjarto

Dia mengungkapkan, parlemen Hungaria akan memutuskan apakah bakal menyetujui aksesi Swedia dan Finlandia ke NATO pada Februari tanpa menyebut tanggal spesifik.

“Kami memiliki pendirian yang jelas. Kami mendukung perluasan NATO,” ujarnya.

Turki dan Hungaria adalah dua negara anggota NATO yang masih menolak permohonan aksesi Swedia dan Finlandia ke organisasi pertahanan multilateral tersebut. Seperti disinggung Szijjarto, parlemen Hungaria diperkirakan akan menyetujui permohonan aksesi Helsinki dan Stockholm pada Februari.

Sementara itu, Turki tampaknya masih akan mempertahankan penolakannya, khususnya terhadap Swedia.