LP3ES: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades Gerus Demokrasi di Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan masyarakat menganggap tingkat demokrasi di Indonesia menurun. Hal ini menyambung isu wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun.

Pasalnya, isu tersebut dianggap dapat memicu wacana perpanjangan masa jabatan lainnya, seperti masa jabatan presiden. Dengan demikian, isu ini diperspesikan sebagai ritual yang membahayakan demokrasi.

Selain kedua isu tersebut, isu lain yang juga diyakini membahayakan demokrasi Tanah Air adalah politik dinasti dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam hal ini, Pemilu 2024 mendatang terancam hanya menjadi ritual hampa tanpa makna.

Baca Juga: Perpanjangan Masa Jataban Kades Dapat Sentimen Negatif, LP3ES: Kalau Negara Peka, Harusnya...

Meski begitu, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES Wijayanto mengungkapkan masyarakat kini terbilang sangat kritis. Kondisi ini menjadi secercah harapan bagi demokrasi yang terus tergerus.

"Terbukti dari sentimen yang sangat negatif, rata-rata mencapai 95% dari publik Indonesia," jelas Wijayanto dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Politik Menuju 2024: Apa Kata Big Data?' yang dipantau secara virtual, Minggu (5/2/2023). "Ke depan, masyarakat perlu terus mengawal jalannya politik dan tetap kritis pada berbagai upaya untuk membajak demokrasi."

Lebih lanjut, Wijayanto menyampaikan saat ini adalah waktunya bagi para elite untuk berhenti melakukan penurunan demokrasi dan menggantinya dengan diskusi mengenai masalah-masalah bangsa di ruang publik.

Misalnya, isu mengenai kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, korupsi, represi terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan akademik, rendahnya literasi digital, dan lain sebagainya.

"Itu perlu dicarikan jalan keluarnya," ujar Wijayanto.