Pimpinan honorer K2 mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo
Dia menilai langkah Jokowi yang memberikan instruksi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas untuk menyelesaikan masalah honorer penuh nuansa politik.
"Biasalah buat pemilu 2024, mau cari suara untuk PDIP dan parpol pendukung pemerintah," kata Eko Mardiono, pengurus pusat Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) kepada JPNN.com,. Minggu (26/2).
Dari analisisnya, Eko yakin masalah honorer K2 tidak akan selesai sampai masa pemerintahan Jokowi berakhir.
Kalau memang Jokowi peduli honorer, ujarnya, seharusnya sejak periode kedua dilaksanakan. Periode pertama Jokowi mengutamakan pembangunan infrastruktur.
Periode kedua pembangunan SDM unggul.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto
Tag Terkait:
Advertisement