Wapres Tegaskan Komitmen Pemerintah Tanamkan Pendidikan Pancasila pada WNI di Luar Negeri

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin, menegaskan, pemerintah memiliki komitmen besar untuk menyosialisasikan pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh WNI baik di dalam maupun luar negeri.

Wapres menjelaskan, Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yaitu suatu badan yang memang ditugasi untuk mengajarkan atau menyebarluaskan, kemudian juga menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Baca Juga: Tingkatkan Martabat Kelompok Rentan, Risma Pastikan Program Kemensos Berlandaskan Pancasila

"Tidak doktriner, tetapi benar-benar dipahami dalam rangka diimplementasikan untuk semua sektor," paparnya, dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Menurut Wapres, BPIP juga ditugasi untuk mengevaluasi berbagai program kementerian dan lembaga agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan, menurutnya, untuk sosialisasi di luar negeri, tidak hanya dilakukan Pemerintah, tetapi juga Majelis Permusyawararan Rakyat (MPR).

"Penanaman konsensus nasional tentang dasar-dasar negara itu juga dilakukan oleh pimpinan MPR yang juga sering ke luar negeri [untuk menyosialisasikan] empat pilar kebangsaan termasuk juga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

Selain itu, tutur Wapres, berbagai lembaga lain dan organisasi masyarakat (ormas) juga dilibatkan dalam upaya penanaman nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang bertugas mengawal toleransi kehidupan beragama di Tanah Air yang dimandatkan Pancasila.

"Untuk kerukunan antarumat beragama juga ada yang dinamakan FKUB, yaitu forum kerukunan umat beragama itu ada di provinsi-provinsi dan kabupaten/kota, maksudnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik di antara umat beragama. Kalau terjadi konflik, tugasnya adalah menyelesaikan supaya tidak terjadi konflik lebih lanjut," terangnya.

Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aturan dan ketentuan terkait pendidikan Pancasila telah masuk dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. "Pancasila itu diajarkan di sekolah-sekolah tentu di dalam maupun di luar negeri," ungkapnya.

Namun, tutur Wapres, seberapa jauh hasil pengaruh dan dampak pendidikan Pancasila terhadap kehidupan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri akan terus dievaluasi.

"Masalah-masalah kebangsaan ini secara politis memang sudah selesai, tetapi secara implementasi masih harus diusahakan, itulah makanya ada BPIP [sebagai] lembaga kepresidenan yang tugasnya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri," terang Wapres.

"Saya kira itu masalahnya, ketentuan atau kebijakannya sudah diambil secara komprehensif dan beberapa kelembagaannya juga sudah diadakan baik untuk masyarakat maupun di kalangan pendidikan," imbuhnya.