Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Terbongkar! Kadar 'Dosa' Ahok Disebut Lebih Banyak daripada Anies Baswedan Soal Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Ternyata...

Terbongkar! Kadar 'Dosa' Ahok Disebut Lebih Banyak daripada Anies Baswedan Soal Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Ternyata... Kredit Foto: Instagram/Basuki Tjahaja Purnama
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti serangan masif kepada Anies Baswedan oleh para pendukung kubu penguasa soal tragedi kebakaran Depo Plumpang Pertamina. Anies disalahkan karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta dinarasikan tak mau mengikuti langkah Ahok soal pemindahan warga dari tempat tinggal mereka di sekitar Depo.

Mengenai hal ini, Refly blak-blakan menyebut kalau mau dibanding-bandingkan kadar kesalahan, maka “dosa” Ahok lebih banyak dibandingkan Anies terkait kebakaran ini. Hal ini karena Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tak mampu memindahkan warga serta sebagai Komisaris Utama Pertamina tak bisa melakukan tugasnya dengan baik.

“Kalau kita bicara kesalahan, kadar kesalahan Ahok dua, pernah menjadi Gubernur DKI dan sekarang jadi Komisaris Utama Pertamina,” jelas Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Minggu (12/3/23).

Baca Juga: Minta Ahok Segera Dipecat Soal Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Alasan PKS Nggak Main-main: Jangan Hanya Tebar Pesona!

“Aneh sekali buzzerRp menyalahkan Anies Baswedan, lucu banget,” tambahnya.

Karenanya, Refly bertanya-tanya mengapa secepat kilat Anies yang saat ini tak punya jabatan apa pun langsung mendapat serangan begitu masif oleh pendukung penguasa.

Ia menduga ini terkait rekam jejak Jokowi yang ternyata jadi yang pertama memberikan KTP kepada warga sekitaar Depo yang menurutnya jadi legalisasi mereka tinggal di sana.

Baca Juga: Lord Luhut Mau Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang 'Minggat' ke Tempat Lain, PKS Sebut Kurang Ajar: Arogansinya Kelewatan!

“Jangan-jangan mereka tidak mau menonjolkan pemberi KTP itu Jokowi. Padahal legalisasi mereka tinggal di sana kan karena KTP. Kalau nggak ada KTP kan mereka tidak tinggal di sana,” ungkapnya.

Meski demikian, Refly tak mau terjebak di antara saling menyalahkan dua kubu ini. Menurutnya tak bijak saling menyalahkan kaarena itu bukan Solusi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto

Advertisement

Bagikan Artikel: