PBB Harus Paham, Menlu Retno Ungkap Enam Strategi Indonesia Guna Hentikan Konflik Myanmar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi membeberkan upaya-upaya yang dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 untuk menghentikan kekerasan oleh junta militer Myanmar.

Retno mengatakan, dalam tiga bulan terakhir sejak memegang mandat dalam Keketuaan ASEAN, Indonesia telah bekerja keras mendorong implementasi 5 Point Consensus (5PC).

Baca Juga: Sri Mulyani dan Retno Marsudi: LDKPI Kucurkan Hibah Rp109 Miliar, Salah Satunya ke Palestina

"Beberapa hal yang telah dilakukan, pertama, memperkuat soliditas posisi ASEAN dalam menangani isu Myanmar. Pertemuan Retreat Menteri Luar Negeri ASEAN menyepakati bahwa ASEAN memiliki soliditas dalam mendekati atau menangani masalah Myanmar," ungkapnya, dalam press briefing di kantornya, Rabu (5/3/2023).

Kedua, lanjut Retno, Indonesia telah melakukan engagements dengan berbagai stakeholders dengan tujuan untuk mendorong dapat dilakukannya dialog nasional yang inklusif.

"Engagements ini, engagement dengan berbagai stakeholders, dilakukan sesuai dengan mandat 5PC. Dari sisi jumlah engagement, maka engagements yang dilakukan selama keketuaan Indonesia telah dilakukan dengan sangat intensif," jelasnya.

Ketiga, kata Retno, untuk pertama kalinya Ketua ASEAN juga telah lakukan pertemuan dengan sejumlah Special Envoys, termasuk Special Envoy Sekjen PBB, para Special Envoy dari negara tetangga Myanmar, dan juga Special Envoy dari negara lainnya.

"Kenapa hal ini dilakukan? Tujuan utamanya adalah untuk mendorong koordinasi dan sinergi sambil terus memperkuat sentralitas ASEAN," ujarnya.

Retno menilai, dari engagement kita dengan semua Special Envoy, tampak bahwa dukungan terhadap keketuaan Indonesia, sentralitas ASEAN, dan 5PC tampak sangat kuat.

Baca Juga: Relawan Anies Baswedan Ogah Pusing Soal Wacana Jokowi Bentuk Koalisi Besar: Kami Makin Bersemangat!

"Keempat, Indonesia telah menyampaikan perkembangan mengenai Myanmar, utamanya implementasi 5PC, di depan Dewan Keamanan PBB pada 13 Maret lalu," katanya.