Disebut Keras ke Anies dan Lembek ke Ganjar, Bawaslu Jawab Kritikan NasDem

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dinilai tidak netral dalam menyikapi safari politik dua bakal capres 2024, yakni Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan dan Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDIP).

Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choiri alias Gus Choi, menilai Bawaslu hanya keras kepada Anies. "(Sikap terbaru Bawaslu) mengonfirmasi persepsi kita bahwa Bawaslu tidak netral. Bawaslu keras ke Anies, lembek ke Ganjar," kata Gus Choi kepada Republika belum lama ini, dikutip Senin (8/5/2023).

Baca Juga: NasDem Akui Opung Luhut Kasih Usul Soal Cawapres Pendamping Anies Baswedan

Bawaslu RI memang baru saja menyatakan sikap terkait kegiatan safari politik Ganjar ke sejumlah kota di Jawa Timur pada akhir pekan ini. Bawaslu RI tak mempersoalkan kegiatan tersebut, sepanjang tidak ada ajakan memilih dan unsur pelanggaran pemilu lainnya.

Sikap terbaru Bawaslu ini kontras dengan sikapnya terhadap Anies yang disampaikan pada akhir 2022 lalu. Bawaslu ketika itu menyebut kegiatan safari politik Anies ke sejumlah provinsi tidak etis karena masuk kategori kampanye terselubung dan "terkesan mencuri start" kampanye. Untuk diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 baru akan dimulai pada akhir tahun 2023.

Gus Choi menuding Bawaslu bersikap tidak netral karena lembaga itu bekerja atas pesanan kelompok tertentu yang hendak menjegal Anies. Dia tak menjelaskan lebih lanjut siapa kelompok itu. "Ada muatan politik dari kelompok tertentu. Mereka atas dasar itu (bekerja), bukan atas UU," ujarnya.

Dia menyebut, ketidaknetralan Bawaslu ini hanya satu dari sekian banyak bentuk gangguan dari kelompok tertentu untuk menjegal Anies, sosok capres yang ingin membawa perubahan. "Jalan perubahan banyak gangguan dan rintangan, tapi kita sadar menuju yang lebih baik membutuhkan keyakinan dan keimanan yang kuat, kasabaran yang tebal dan tak lupa doa yang khusyuk," ujarnya.

Ketika ditanya apa yang akan dilakukan NasDem untuk mengatasi ketidaknetralan Bawaslu itu, Gus Choi menyebut pihaknya akan mendoakan pimpinan Bawaslu agar segera sadar, tobat, dan kembali netral. Selain itu, NasDem juga akan bergerak di parlemen untuk memastikan Bawaslu bekerja secara adil.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengeklaim pihaknya memperlakukan Ganjar dan Anies secara sama. Bawaslu mengawasi kedua capres itu menggunakan standar yang sama.

"Pengawasan kami terhadap Mas Ganjar sama seperti kami mengawasi Mas Anies. Cuma Mas Ganjar kami tambah dengan pengawasan penggunaan fasilitas negara karena dia Gubernur Jawa Tengah," kata Bagja ketika dihubungi Republika, dikutip Senin (8/5/2023).

Bagja mengatakan, Bawaslu tidak mempersoalkan kegiatan safari politik yang dilakukan para capres, termasuk Ganjar dan Anies. Adapun teguran Bawaslu kepada Anies pada akhir 2022 lalu disampaikan karena eks Gubernur DKI Jakarta itu melakukan kegiatan safari politik di Masjid Raya Baiturrahman Aceh, sebuah tindakan yang dilarang UU Pemilu. 

"Kita kan tidak menganggap kegiatan safari politiknya Mas Anies kemarin (tahun 2022) bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika dilakukan di tempat ibadah," ujar Bagja.

Sebelumnya, Bawaslu RI juga tak mempersoalkan aktivitas akun Twitter resmi PDIP yang mengajak masyarakat menggunakan Twibbon atau bingkai foto profil bergambar Ganjar Pranowo. Ajakan mendukung capres dari PDIP itu dinilai bukan sebuah pelanggaran.

Komisioner Bawaslu RI Totok Hariyono, Jumat (5/5/2023), mengatakan, ajakan tersebut bukan pelanggaran karena Ganjar belum terdaftar sebagai calon presiden di KPU RI. Dengan begitu, ketentuan soal larangan kampanye capres tidak bisa diterapkan kepada Ganjar maupun PDIP.

"Kami anggap sementara ini belum masalah karena memang belum ada orang yang bisa ngomong 'saya calon presiden'. Apa dia capres? Buktinya belum ada nomor urut. Belum didaftarkan juga (di KPU) karena memang belum ada pendaftaran," kata Totok.

Lebih lanjut, Totok menyebut ajakan memakai Twibbon tersebut bukan kampanye colongan karena Ganjar memang belum terdaftar sebagai capres. Sebuah tindakan baru bisa dikategorikan sebagai kampanye apabila terdapat unsur nomor urut dan ajakan memilih.

Dalam kesempatan itu, Totok mengimbau semua bakal capres maupun partai pendukungnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang saat kampanye meski saat ini masa kampanye belum dimulai. Misalnya kampanye di tempat ibadah, di fasilitas pemerintah, dan kampanye menggunakan uang.