Dorong Pemerintah Jokowi Lebih Efisien Gunakan Anggaran, Sri Mulyani Terbitkan PMK 49/2023

Dia berujar, penyusunan kebijakan standar biaya masukan (SBM) yang makin berkualitas menjadi salah satu pilar proses pencapaian efisiensi alokasi (allocation efficiency) dan efisien dalam pelaksanaan anggaran (operational efficiency) dalam pelaksanaan prinsip let's manager manage dari PBK.

Baca Juga: Isu PNS Dapat Rp550 Ribu per Bulan untuk Suplemen Daya Tahan Tubuh, Begini Klarifikasi Sri Mulyani Cs

Isa lalu mengatakan, regulasi ini dibuat dalam rangka menjadi pedoman bagi K/L agar bisa melakukan perencanaan, hingga menggunakan anggaran belanja secara efektif. 

Saat membuat regulasi ini, Isa bercerita, pihaknya bahkan melakukan semacam penelitian juga pengumpulan masukan dari sejumlah K/L agar bisa menentukan daftar yang sesuai dengan kebutuhan.

Baca Juga: Efek NasDem Dikerjai, Elite Politik Disarankan Tak Menentang Kemauan Jokowi: Sebaiknya Dukung Capres Istana...

“Standar biaya ini untuk memberikan pedoman bagi K/L agar tidak berlebihan dalam belanja. Karena tujuannya memberi pedoman, maka standar biaya ini dibangun dengan riset yakni dengan mengumpulkan harga, dan melakukan pemeriksaan ke K/L," kata Isa.